kabupaten mojokerto

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah struktur perangkat daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan perizinan berusaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai regulasi nasional. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi iklim usaha yang kondusif serta memberikan landasan bagi pemberian insentif dan kemudahan investasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola serta pelayanan publik, sesuai dengan mandat penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum komprehensif untuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mojokerto sebagai dasar hukum utama di tingkat daerah. Peraturan ini disusun untuk menggantikan atau melengkapi aturan sebelumnya guna memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2023

PERDA No. 1 Tahun 2023 menetapkan kewajiban Bupati Mojokerto untuk menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 yang mencakup realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, dengan rincian realisasi pendapatan mencapai Rp2,53 triliun dan terjadi defisit belanja sebesar Rp83,6 miliar yang ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan kerangka dasar dan definisi resmi mengenai komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, termasuk rincian penerimaan, pengeluaran, serta jenis-jenis pendapatan seperti PAD, pajak, dan retribusi. Dokumen ini merupakan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati pada Agustus 2022.

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2022 ini bertujuan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan melalui mekanisme penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Perda No. 11 Tahun 2013) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum terkini.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2022 menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memfasilitasi upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Regulasi ini bertujuan mencegah peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di daerah dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dasar hukumnya merujuk pada UU Narkotika, UU Kesehatan, serta peraturan terkait pemerintahan daerah dan fasilitasi narkotika dari kementerian dalam negeri.

Retribusi Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022 mengatur retribusi atas penggunaan tenaga kerja asing di wilayahnya untuk memfasilitasi alih teknologi dan keahlian guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama dengan menekankan bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus dilakukan secara selektif demi menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga Indonesia.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2022 mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa karena ketentuan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Cipta Kerja dan PP Nomor 11 Tahun 2021. Pencabutan ini dilakukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan perubahan status BUM Desa sebagai badan hukum serta prinsip-prinsip korporasi yang berlaku secara nasional.

Retribusi Persetujan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 mengatur retribusi daerah yang wajib dibayar oleh pemohon sebagai imbalan atas pelayanan persetujuan bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini bertujuan menjamin kepastian hukum, memastikan bangunan gedung yang dibangun andal, serta selaras dengan lingkungan sekitarnya demi peningkatan kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto yang tidak mampu menanggung biaya beracara. Layanan ini diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan setempat kepada individu atau kelompok yang memiliki masalah hukum dan identitas kependudukan yang sah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan modal dasar PERUMDAM yang dapat bersumber dari APBD atau konversi pinjaman, serta mengatur ulang distribusi laba bersih dengan menetapkan porsi setoran ke daerah sebesar 55%, cadangan 20%, dana sosial 10%, dan sisanya untuk pensiun serta bonus karyawan. Selain itu, jika cakupan pelayanan belum mencapai 80%, setoran laba ke daerah harus dikembalikan ke perusahaan untuk diinvestasikan kembali sebagai penyertaan modal.

Penyelengggaraan Pemakaman

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama DPRD. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto dengan menambahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta merombak struktur dinas terkait perumahan, perhubungan, dan pertanahan. Selain itu, peraturan ini menetapkan adanya rumah sakit daerah sebagai unit organisasi khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik, dan kepegawaian, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah definisi dasar dalam regulasi retribusi jasa umum Kabupaten Mojokerto, khususnya memperjelas cakupan rumah sakit daerah yang menjadi objek retribusi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan daerah dan peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan serta pasar.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2040

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mojokerto untuk periode 2020-2040 guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait perindustrian, tata ruang, dan pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan daerah Provinsi Jawa Timur yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah yang menjadi acuan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis perangkat daerah. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan di berbagai sektor yang disertai kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 ini mengubah ketentuan tentang frekuensi peninjauan ulang tarif retribusi jasa usaha menjadi maksimal setiap tiga tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Selain itu, peraturan ini juga merevisi daftar jenis layanan dan tarif retribusi untuk pemakaian tanah, mesin gilas jalan, alat berat, serta berbagai jenis pengujian teknis di bidang sumber daya air dan kebinamargaan.

Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 ini dibuat untuk mewujudkan daerah yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peraturan ini menggantikan Perda Nomor 10 Tahun 2010 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dengan tujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai karakter daerah.

Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan aturan khusus untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Mojokerto dengan mengamanatkan pembatasan merokok di berbagai jenis kawasan. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan pemerintah terkait pengaman produk tembakau dan undang-undang perlindungan konsumen serta hak asasi manusia.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perbankan untuk memajukan perekonomian daerah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Perda No. 4 Tahun 2015) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan, menyediakan layanan, serta mengembangkan perpustakaan umum yang khas sesuai kekhasan daerah untuk mencerdaskan masyarakat. Peraturan ini juga bertujuan menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan, menggalakkan budaya gemar membaca, serta memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh layanan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.