kabupaten kerinci

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional terkait pengelolaan barang milik negara/daerah serta pedoman dari Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk menjamin pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan umum.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBDP Tahun 2022)

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 akibat ketidaksesuaian asumsi kebijakan, pergeseran prioritas belanja, dan kebutuhan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya. Perubahan ini merupakan wujud penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 (RPJMD Tahun 2019-2024)

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024 karena hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebijakan pusat. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengizinkan revisi RPJMD jika diperlukan untuk penyesuaian kebijakan.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 ini mengatur secara komprehensif upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor di wilayah Kerinci. Peraturan ini mewajibkan keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani masalah yang semakin marak tersebut dengan pendekatan yang konsisten dan berkesinambungan. Landasan hukumnya mencakup UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan menteri terkait fasilitasi dan standar rehabilitasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (APBD Tahun 2023)

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci untuk Tahun Anggaran 2023 guna melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan keuangan negara. Dokumen ini menjadi dasar hukum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci selama tahun tersebut.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci menjadi hanya dua tingkatan dan melakukan pengelompokan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, peraturan ini juga disusun ulang untuk menggantikan dan menyederhanakan sistem yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan lama untuk menata pengelolaan keuangan Kabupaten Kerinci sesuai dengan pedoman teknis terbaru dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi nasional terkini.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021)

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci untuk Tahun Anggaran 2021. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pemerintahan Daerah, UU Keuangan Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Bank Jambi

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2017