Peraturan KABUPATEN KARAWANG
Halaman 2 dari 2 · 54 dokumen
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2022
PERDA No. 8 Tahun 2022 menetapkan komponen wajib laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2021, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dokumen ini juga memuat rincian angka realisasi pendapatan sebesar Rp4,95 triliun, belanja Rp4,67 triliun, serta surplus anggaran sebesar Rp281 miliar untuk tahun tersebut.
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif di wilayah Karawang. Regulasi ini memberikan pedoman dan dukungan berupa pemberdayaan usaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen, permodalan, teknologi, serta daya saing pelaku usaha kreatif. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang nasional terkait perbankan, koperasi, UMKM, pariwisata, hak cipta, merek, serta ekonomi kreatif yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2020 kepada Bupati dan perangkat daerah terkait. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah, keuangan negara, dan pemberantasan korupsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan standar pelayanan minimal kesehatan di Puskesmas Kabupaten Karawang yang mencakup mutu pelayanan, jenis layanan, indikator, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, baik perorangan maupun masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, imunisasi, dan upaya kesehatan lingkungan. Pemerintah daerah wajib menjamin akses, mutu, dan pembiayaan pelayanan tersebut untuk memenuhi hak dasar warga dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2021 ini merevisi aturan sebelumnya untuk mengatur perlindungan status hukum penduduk serta peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang. Fokus utamanya adalah menata penyelenggaraan administrasi kependudukan guna mendukung pengolahan data, kerja sama, dan perencanaan pembangunan daerah.
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2021 mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dengan menambah total pendapatan daerah sebesar Rp446,93 miliar (naik 10%) dan total belanja daerah sebesar Rp696,29 miliar (naik 15,26%). Perubahan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, meskipun terjadi penurunan pada sektor Pajak Daerah dan Hibah.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Daerah Karawang Nomor 13 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2022 dengan total pendapatan sebesar Rp 4,67 triliun dan total belanja sebesar Rp 4,85 triliun, yang menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 180,68 miliar. Defisit ini ditutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 203,02 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengubah struktur perangkat daerah Kabupaten Karawang dengan menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian, serta menambahkan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan susunan organisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan prinsip efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2014
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2014
Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014
Menara Telekomunikasi Bersama
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014
Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Penerbitan Akta Pemisahan Rumah Susun
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2013
Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2013
Rencana Tata Ruang Wilayah
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013
Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2013
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2013
Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013