kabupaten bojonegoro

Penyelenggaraan Rumah Kos

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur asas, tujuan, hak, dan kewajiban bagi penyelenggara serta penyewa rumah kos untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Hak utama penyelenggara meliputi penyewaan kamar, penentuan tarif, dan peminta data identitas penyewa, sementara penyewa berhak menempati kamar beserta fasilitasnya sesuai kesepakatan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023 untuk menyesuaikan sasaran tahunan dan target pencapaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2020. Penyesuaian ini dilakukan guna memastikan relevansi program pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bojonegoro hingga akhir periode perencanaan.

Penyelenggaraan Ketanagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai urusan wajib untuk meningkatkan kualitas, perlindungan, dan kesetaraan hak pekerja/buruh tanpa diskriminasi. Peraturan ini menetapkan definisi dan ruang lingkup mengenai perusahaan, perencanaan tenaga kerja, informasi ketenagakerjaan, serta pelatihan kerja sebagai dasar pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021

PERDA ini menetapkan kerangka APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagai wujud Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan dasar hukum UU Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini bertujuan menjamin kesamaan hak, kesempatan, dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro melalui pelindungan, pemenuhan hak, serta layanan khusus yang inklusif dan bebas diskriminasi. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan hak-hak penyandang disabilitas, bantuan sosial, peran masyarakat, pembiayaan, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 melalui laporan keuangan yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta saldo anggaran lebih. Dokumen ini menyajikan rincian angka realisasi dan selisihnya dengan anggaran yang telah disahkan, termasuk penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021

PERDA No. 1 Tahun 2021 mengubah definisi dan ketentuan terkait Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro, khususnya memperbarui daftar istilah (Pasal 1) untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini mencakup penyesuaian syarat-syarat bagi calon Kepala Desa, termasuk persyaratan berkelakuan baik dan batasan masa jabatan (maksimal 3 kali).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021

PERDA No. 5 Tahun 2021 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2021-2041 guna mengarahkan pembangunan secara berdaya guna, serasi, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini merevisi rencana sebelumnya agar tetap relevan dengan dinamika sosial ekonomi serta menyesuaikan dengan hukum terbaru seperti UU Cipta Kerja dan PP tentang RTRW Nasional.

Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pajak daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan, pendirian, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi desa. Pendirian BUM Desa harus disepakati secara demokratis melalui Musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat, serta dapat dilakukan secara mandiri atau bersama antar-desa. Seluruh modal BUM Desa berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi pangan. Tujuannya adalah menyerap hasil panen lokal, menstabilkan harga dan ketersediaan pangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui dividen. Perumda ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan modal dasar sebesar Rp25,5 miliar yang harus disetor sebagian pada saat pendirian.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan prioritas yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Ketentuan ini didasarkan pada kewajiban Kepala Daerah untuk mengajukan perubahan anggaran kepada DPRD guna memperoleh persetujuan bersama sesuai undang-undang terkait pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunanan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro menjadi bertingkat tiga berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk mencegah lonjakan pajak yang memberatkan, serta menetapkan tarif tambahan 50% untuk objek yang mengganggu lingkungan dan pengurangan 50% untuk objek ramah lingkungan atau cagar budaya. Struktur tarif baru menetapkan 0,075% untuk NJOP hingga Rp1 miliar, 0,150% untuk NJOP Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, dan 0,200% untuk NJOP di atas Rp2 miliar.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, yang mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 184,76 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 2,20 triliun. Dokumen ini juga merinci selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta mewajibkan Bupati menerbitkan peraturan turunan untuk rincian lebih lanjut.

Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020 ini mengatur dasar hukum, tujuan, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan serta melindungi koperasi dan usaha mikro di wilayahnya. Fokus utamanya adalah memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kemandirian pelaku usaha, serta mengurangi pengangguran melalui peran sinergis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan perubahan APBD Tahun 2020 akibat ketidaksesuaian asumsi kebijakan, pergeseran kegiatan, dan penggunaan sisa lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun berjalan. Perubahan ini mencakup penyesuaian angka pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), serta Pendapatan Hibah dan Bantuan Keuangan lainnya.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah dan menetapkan penambahan objek retribusi serta peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha di Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan ini bertujuan agar penarikan pendapatan dari objek retribusi baru yang sebelumnya belum diatur dapat berjalan secara efektif.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Bojonegoro melalui penentuan skala pengembangan, peningkatan daya tarik wisata, serta penguatan tata informasi dan pengelolaan lingkungan. Fokus pembangunan mencakup penyediaan prasarana umum yang inklusif, penerapan standar pelayanan Sapta Pesona, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Kebijakan juga menekankan pada pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu melalui penegakan hukum, perizinan ramah lingkungan, dan fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pemenang Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2020

PERDA No. 3 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur pendaftaran wajib pajak cabang/lokasi bagi pemenang penyedia barang dan jasa. Pencabutan ini dilakukan karena pengaturan pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP kini sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan sesuai UU No. 6 Tahun 1983.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2020

PERDA ini mengatur mekanisme pembayaran pajak daerah (tunai/non tunai) dan tenggang waktu setor, serta menetapkan aturan penagihan pajak melalui surat teguran/peringatan yang harus dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo. Selain itu, peraturan ini mengkodifikasi hak Bupati memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak, serta menetapkan batas waktu 3 tahun untuk hak penagihan pajak yang dapat ditangguhkan jika ada surat teguran atau pengakuan hutang.

Pelestarian Kesenian Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur strategi pelestarian kesenian tradisional Bojonegoro melalui revitalisasi, integrasi ke kurikulum sekolah, serta kewajiban pemerintah daerah menyelenggarakan festival dan pertunjukan seni. Pemerintah juga diwajibkan melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi, serta menerapkan aturan penggunaan pakaian adat dan bahasa Jawa bagi aparatur pada hari tertentu untuk memperkuat identitas budaya.

Perubahan atas Peraturan Daerhan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini menata ulang susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat peran Inspektorat Daerah agar lebih independen, serta membentuk perangkat daerah khusus untuk urusan kesatuan bangsa dan politik. Perubahan ini didasarkan pada regulasi pusat terbaru dan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro sebagai sistem yang mencakup peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana prasarana, hingga partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berwenang mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Non Formal sesuai dengan otonomi daerah dan sistem pendidikan nasional.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah persyaratan dan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro, termasuk penambahan kualifikasi calon, prosedur seleksi melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, serta ketentuan khusus bagi calon dari luar desa atau ASN. Selain itu, peraturan ini menghapus ketentuan lama mengenai definisi perangkat desa dan aturan pelaporan hasil seleksi administrasi.

Penyelenggaraan Kepemudaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda secara terpadu guna meningkatkan kualitas mereka menjadi berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan inovatif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melalui perangkat daerah yang berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dengan pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2018-2023 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, serta arah kebijakan keuangan daerah. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan utama yang menjadi pedoman penyusunan rencana strategis, kerja pemerintah daerah, dan penganggaran, sekaligus memastikan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten tetangga.

Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2010