dewan jaminan sosial nasional

Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur penetapan target kinerja dan mekanisme penilaian capaian kinerja bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memastikan pencapaian target yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menyeimbangkan strategi organisasi dengan kondisi objektif yang dihadapi.

Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja dan Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami dugaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebelum diagnosis resmi ditegakkan. Tujuannya adalah memastikan efektivitas penanganan medis dan administrasi secara terpadu antara berbagai lembaga jaminan sosial sebelum status kasus ditetapkan secara hukum.

Penetapan Target Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan ini mewajibkan Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan target kinerja dan menilai capaian kinerja bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi. Dasar hukumnya bersumber pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU BPJS, UU Cipta Kerja, serta berbagai peraturan pemerintah terkait pengelolaan aset dan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Peraturan DJSN No. 1 Tahun 2017) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi.

Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan integrasi Kader Jaminan Kesehatan Nasional dan Perisai menjadi Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas kepesertaan di sektor kesehatan serta ketenagakerjaan. Ketentuan ini didasarkan pada fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi sistem jaminan sosial nasional.

Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan tata kerja, kode etik, dan lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan secara tertib, terencana, dan berintegritas tinggi. DJSN berfungsi membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta menyinkronkan penyelenggaraan SJSN melalui berbagai komisi dan tim khusus.

Mediasi Pengaduan Masyarakat

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh BPJS di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Fokus utamanya adalah menetapkan prosedur, peran mediator, serta dokumen-dokumen pendukung seperti resume permasalahan dan kesepakatan penyelesaian untuk mencapai keadilan bagi para pihak.

Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan tata cara pembentukan Tim Panel oleh DJSN untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran larangan (Pasal 52 UU No. 24/2011) yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS, serta menegaskan bahwa pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif.

Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kerangka kebijakan umum untuk penetapan dan penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggunakan metode *Balance Score Card* (BSC). Sistem ini dirancang sebagai alat ukur keberhasilan Direksi dalam mengelola aspek keuangan, non-keuangan, dan operasional program demi mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kerangka kebijakan umum untuk mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai sasaran dalam Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan integrasi, mencakup aspek kewajiban, kontinuitas layanan, penyelesaian kewajiban, serta tanggung jawab daerah pasca-integrasi.

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2015

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan ini mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menjalankan program jaminan sosial. Tujuannya adalah memastikan BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik, mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengelola dana peserta secara transparan dan akuntabel.