Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan internasional, termasuk penyempurnaan terkait e-Form D. Ketentuan ini diterbitkan untuk mengakomodir hasil pertemuan ekonomi ASEAN dan memberikan kepastian hukum dalam implementasi aturan kepabeanan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN MENTERI

Pemrakarsa

KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor

229/PMK.04/2017

Tahun

2017

Tentang

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

29 Desember 2017

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Asean Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina

Jumlah dilihat

5949

Jumlah diDownload

451

Tahun Pengundangan

2017

Nomor Pengundangan

1980

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2017

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id