provinsi nusa tenggara barat

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi Pt. Bank Ntb Menjadi Pt. Bank Ntb Syariah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah status PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan daerah. Perubahan ini bertujuan agar bank tersebut memenuhi kewajiban modal inti minimum Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2024 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan dan Pelestarian Mata Air

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pelestarian mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kebutuhan dasar yang harus dijaga fungsi sosial, lingkungan, dan ekonominya. Regulasi ini dibuat karena kondisi mata air di wilayah tersebut mengalami penurunan kuantitas dan kualitas seiring dengan meningkatnya kebutuhan air masyarakat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2023 mengatur kewajiban Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah beserta laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai warisan yang bermanfaat untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan wisata melalui upaya pelindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait cagar budaya, pemajuan kebudayaan, dan pemerintahan daerah untuk menjamin kelestariannya secara terencana dan sistematis.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi dan memberdayakan petambak garam di Nusa Tenggara Barat sebagai komponen utama produksi garam strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini mengatur aspek keberlanjutan produksi, tata kelola, serta penyediaan dukungan berupa sarana prasarana, permodalan, dan teknologi agar petambak garam dapat mandiri dan berkembang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang wajib disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Peraturan ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam mengajukan rencana keuangan tahunan sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait keuangan negara, perbendaharaan, dan pemerataan keuangan antara pusat dan daerah, serta bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme dan langkah-langkah konkret oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memfasilitasi upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Fokus utamanya adalah menciptakan sinergi antar-instansi daerah dalam melaksanakan tugas sesuai mandat nasional untuk menekan angka kasus terkait narkoba di wilayah tersebut.

Pemakaian Jalan untuk Kepentingan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai penggunaan sebagian atau seluruh ruas jalan di luar fungsi utamanya untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan umum. Pengaturan ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan kendaraan sesuai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuannya adalah optimalisasi jalan sebagai prasarana transportasi yang berperan penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 - 2041

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 2021 hingga 2041 guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dokumen ini disusun sebagai dasar perencanaan jangka panjang yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan daerah terkait tata ruang serta pembangunan.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan sehat. Pengaturan ini diperlukan untuk mengantisipasi keterbatasan lahan akibat pertumbuhan wilayah serta melaksanakan ketentuan undang-undang terkait perumahan nasional. Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan definisi istilah kunci untuk memastikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di daerah.

Desa Wisata

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 mengatur mekanisme dan persyaratan untuk menetapkan desa di wilayah tersebut sebagai Desa Wisata guna mengembangkan potensi pariwisata. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kepariwisataan dan UU Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan pengelolaan yang diemban oleh Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan Dinas Pariwisata.

Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 mengatur tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah sebagai identitas yang lestari dan penggerak pembangunan nasional. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan daerah lintas kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan sesuai undang-undang terkait.

Pencegahan Perkawinan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan kebijakan dan upaya pencegahan perkawinan anak di daerah mengingat meningkatnya kasus yang berdampak negatif pada tumbuh kembang dan kesehatan anak. Peraturan ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dicegah oleh orang tua, keluarga, wali, atau pihak berkepentingan jika calon mempelai belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan.

Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016

Pariwisata Halal

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai. Konsep ini melibatkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, MUI, dan swasta, untuk menyiapkan destinasi wisata yang memenuhi standar halal bagi akomodasi, kuliner, dan layanan lainnya.