kota tangerang

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sistem drainase perkotaan di Kota Tangerang untuk mencegah banjir dan genangan. Definisi dalam aturan mencakup konsep drainase sebagai prasarana pengaliran air, serta menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah Perda No. 5 Tahun 2017 tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang agar selaras dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan, pengelolaan, pemeliharaan, serta kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat dalam penyediaan hunian yang layak.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mewajibkan semua badan usaha di Kota Tangerang untuk berkomitmen dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur pemberian insentif berupa dukungan kebijakan fiskal serta kemudahan bagi penanam modal dalam negeri dan asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi di Kota Tangerang. Ketentuan ini didasarkan pada upaya menarik investor dan selaras dengan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penanaman modal.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kota Tangerang. Ketentuan ini bertujuan menanggulangi ancaman terhadap masyarakat, sumber daya manusia, dan moralitas bangsa akibat meningkatnya kasus terkait. Landasan hukumnya mencakup UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk bersinergi dalam pengelolaan air limbah domestik secara tepat, efektif, dan efisien guna menjaga kesehatan masyarakat. Pengaturan ini mencakup definisi air limbah domestik dari berbagai sumber (pemukiman, perkantoran, dll.) serta kerangka kerja untuk pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang.

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 ini mengatur pemberdayaan dan pelindungan bagi koperasi di Kota Tangerang sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan peran koperasi agar menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh demi ketahanan ekonomi daerah. Ketentuan ini mencakup definisi berbagai jenis koperasi, termasuk koperasi syariah dan unit simpan pinjam, serta dasar hukum pemberdayaan oleh pemerintah daerah.

Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kota Tangerang untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Perda ini dibuat sebagai penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja guna memastikan pelaku usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui peran optimal pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2022 ini mengubah definisi istilah dalam Perda sebelumnya, khususnya memperjelas bahwa "Daerah" adalah Kota Tangerang dan "Masyarakat" mencakup orang perseorangan atau kelompok dengan kondisi sosial ekonomi tertentu. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menjamin lingkungan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik, mengatasi masalah pencampuran sampah organik dan anorganik di sumbernya, serta mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Pasar Kota Tangerang dari Perusahaan Daerah (Perda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) guna meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar yang efektif, efisien, dan profesional. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan pemerintah pusat terkait Badan Usaha Milik Daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasar modern.

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pelestarian Warisan Budaya Takbenda sebagai kekayaan kultural yang mengandung nilai kearifan lokal untuk membentuk jati diri dan ketahanan sosial masyarakat. Pelestarian didefinisikan sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan tersebut melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan agar manfaatnya terus dirasakan secara berkesinambungan.

Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan hak dan kewajiban warga negara lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) dalam aspek kehidupan sosial, material, dan spiritual untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang berwenang memberikan arahan, bimbingan, serta menciptakan suasana yang menunjang guna meningkatkan pelayanan kesejahteraan lansia yang sebelumnya dinilai kurang memadai. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait kesejahteraan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, serta peraturan daerah yang relevan.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 ini menetapkan kerangka hukum untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Sebagai dasar hukum daerah, peraturan ini mengimplementasikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta berbagai peraturan pemerintah terkait kesejahteraan dan aksesibilitas. Tujuannya adalah memastikan penyandang disabilitas di Kota Tangerang mendapatkan perlakuan setara, harkat yang sederajat, dan kesempatan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tangerang melalui pendekatan lintas sektoral, sistematis, dan berkesinambungan untuk menjamin hak kesehatan warga. Tujuannya adalah mencegah penyebaran virus yang mengancam kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban tanpa memandang status sosial atau usia.

Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Tangerang dengan bentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerah guna menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang baik agar badan usaha tersebut dapat bersaing dalam pelayanan dan peran mensejahterakan masyarakat daerah. Instrumen hukum ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan perundang-undangan terkait.

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2019

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019

Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 40 Tahun 2019

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2019

Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2019

Perubahan Keempat atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 39 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 30 Tahun 2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2019

Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2019