kementerian koordinator bidang perekonomian
Kementerian · 89 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenko Nomor 12 Tahun 2025 2025
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah kriteria bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbentuk Kelompok Usaha, yang kini wajib memiliki usaha produktif bagi setiap anggotanya. Perubahan ini bertujuan meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, produktivitas, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terbaru dalam pedoman pelaksanaan KUR yang telah beberapa kali diubah.
- berlakuPermenko Nomor 13 Tahun 2025 2025
Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kredit investasi dan modal kerja bersubsidi untuk mendukung program prioritas 3 juta rumah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini melibatkan penyaluran dana oleh lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan, dengan dukungan mekanisme penjaminan dan pertanggungan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas di sektor perumahan melalui perluasan akses pembiayaan.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2025 2025
Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kredit investasi atau kombinasi dengan modal kerja bagi pelaku industri kecil dan menengah di sektor padat karya untuk meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Skema ini difokuskan pada pembelian mesin dan peralatan produksi baru guna meningkatkan produktivitas, dengan penyaluran melalui lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat.
- berlakuPermenko Nomor 15 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Komite ISPO sebagai lembaga nonstruktural yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang, dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komite ini bertugas selama empat tahun dan memiliki fungsi utama menetapkan serta mengawasi kebijakan umum dalam penyelenggaraan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (ISPO).
- berlakuPermenko Nomor 7 Tahun 2025 2025
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025
Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2025 mengubah definisi KUR menjadi pembiayaan untuk usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan atau agunannya belum cukup, serta memperbarui daftar istilah dalam Pasal 1. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran bagi debitur individu, badan usaha, atau kelompok usaha.
- berlakuPermenko Nomor 16 Tahun 2025 2025
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta target swasembada pangan nasional. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan memperbarui proyek di bidang energi, pangan, dan air.
- berlakuPermenko Nomor 20 Tahun 2025 2025
Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara lengkap mulai dari penyampaian usulan, verifikasi, evaluasi, penetapan, pemantauan, hingga pelaporan terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional. Tujuannya adalah mempercepat penyiapan dan pelaksanaan proyek strategis nasional melalui mekanisme yang terstruktur dan terukur.
- berlakuPermenko Nomor 14 Tahun 2025 2025
Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagai sistem yang mengintegrasikan usaha perkebunan, industri hilir, dan bioenergi agar layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem ini diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi ISPO dan melibatkan peran lembaga sertifikasi independen serta pelaku usaha di Indonesia.
- berlakuPermenko Nomor 17 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 2025–2029 sebagai penjabaran dari RPJMN 2025–2029, yang mencakup data kinerja dalam sistem KRISNA-RENSTRAKL dan berlaku sejak tanggal diundangkannya.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025
Permenko Perekonomian No. 6 Tahun 2025 mengubah definisi pertanian dan tanaman dalam Pedoman Kredit Alat dan Mesin Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing petani. Perubahan ini mencakup perluasan cakupan komoditas pertanian serta penyesuaian istilah sumber daya alam dalam konteks agroekosistem.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2025 2025
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menyesuaikan daftar Proyek Strategis Nasional untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan mempercepat penyelesaiannya, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Penyesuaian ini dilakukan melalui perubahan ketujuh atas aturan sebelumnya yang telah beberapa kali diubah, guna memastikan proyek-proyek strategis tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan terkini.
- berlakuPermenko Nomor 19 Tahun 2025 2025
Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan penambahan daftar Proyek Strategis Nasional untuk mendukung pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan sinkronisasi proyek di bidang energi, pangan, serta air guna mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan. Penambahan ini dilakukan sebagai pelengkap proyek yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 16 Tahun 2025.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2024 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah beberapa poin spesifik dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan menghapus dan merevisi sejumlah item pada lampiran peraturan sebelumnya. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan percepatan implementasi kebijakan peta skala 1:50.000 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2024 2024
Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat Fase I
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Timur-Barat Fase I sebagai proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait perkeretaapian, kementerian negara, serta percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2024 2024
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 beserta perubahannya, guna mengakomodasi hasil evaluasi dan perkembangan terkini. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi usulan proyek serta untuk memastikan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di Indonesia.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah definisi KUR dalam Pasal 1 untuk memperluas cakupan penerima (individu, badan usaha, kelompok) dan memperjelas kriteria debitur yang produktif namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Perubahan ini juga bertujuan menyesuaikan ketentuan pembatasan plafon, kriteria penerima, serta mengatur lebih lanjut tentang suku bunga, peran BPJS Ketenagakerjaan, dan mekanisme subrogasi dalam perjanjian kerja sama online.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2023 2023
Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini memperpanjang perpanjangan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 untuk mempercepat pemulihan sektor UMKM. Ketentuan ini mengatur definisi KUR, mekanisme penjaminan, serta skema subsidi bunga/margin sebagai bentuk perlakuan khusus bagi penerima kredit yang mengalami kesulitan akibat bencana nasional.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2023 2023
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kredit bersubsidi khusus bagi petani untuk membeli Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) guna meningkatkan produktivitas, daya saing usaha mikro dan kecil, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Skema ini merupakan bentuk insentif pemerintah bagi petani yang mampu mempertahankan lahan budi daya pertanian, dengan dasar hukum yang mencakup UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- berlakuPermenko Nomor 5 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah komposisi pembebanan pinjaman untuk proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta Jalur Utara–Selatan guna mendukung keberlangsungan proyek strategis nasional tersebut. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian pendanaan dalam kerangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan proyek strategis nasional.
- berlakuPermenko Nomor 7 Tahun 2023 2023
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional untuk mengakomodasi hasil evaluasi dan perkembangan terkini guna mendukung kelancaran pelaksanaannya. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi usulan proyek serta ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait percepatan dan kemudahan proyek strategis nasional.
- berlakuPermenko Nomor 8 Tahun 2023 2023
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021, dengan tujuan mengakomodasi evaluasi usulan dan perkembangan terkini untuk menjamin kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan proyek. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi hasil usulan proyek serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait percepatan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- berlakuPermenko Nomor 10 Tahun 2023 2023
Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan perubahan daftar kegiatan investasi yang dipercepat di Kawasan Industri Terpadu Batang untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan acuan hukum yang kuat dalam pelaksanaan investasi di kawasan tersebut. Daftar kegiatan yang diubah tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2022 2022
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan fokus pada penyesuaian plafon tanpa agunan tambahan serta penyederhanaan proses penyaluran.
- dicabutPermenko Nomor 5 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini memperpanjang pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR dari pemerintah hingga 31 Desember 2022 untuk membantu pemulihan ekonomi pelaku usaha. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada penerima KUR dengan kategori kolektibilitas *performing loan* (kategori 1 atau 2) pada saat bulan penagihan dan digunakan untuk mengurangi biaya bunga atau biaya lainnya.
- berlakuPermenko Nomor 9 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional yang sebelumnya diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, sehingga kini berlaku sesuai dengan lampiran yang disertakan dalam peraturan ini. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
- berlakuPermenko Nomor 15 Tahun 2022 2022
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai upaya meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menganalisis, menilai, serta memberikan solusi guna memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di bidang evaluasi kinerja pemerintah.
- berlakuPermenko Nomor 10 Tahun 2022 2022
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung tugas penuntutan dan pengawasan di bidang ekonomi. Sekretariat Jenderal berada di bawah Ketua Dewan Nasional, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dan bertugas menyelenggarakan dukungan teknis serta administratif termasuk koordinasi kegiatan dewan.
- berlakuPermenko Nomor 16 Tahun 2022 2022
Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas sebagai data strategis untuk memantau keseimbangan konsumsi dan produksi barang demi stabilitas perekonomian nasional. Pedoman ini mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pelaku usaha dalam menentukan rencana kebutuhan dan pasokan komoditas untuk keperluan industri maupun konsumsi.
- berlakuPermenko Nomor 17 Tahun 2022 2022
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai instrumen pengembangan kompetensi kerja, serta menetapkan mekanisme pencabutan peraturan pelaksanaan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum.
- berlakuPermenko Nomor 21 Tahun 2022 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum guna mendukung kelancaran pelaksanaannya. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi daftar yang ada serta usulan baru, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait percepatan proyek strategis nasional.