kabupaten sarolangun

Penyelenggaraan Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2023 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan serta anak dari kekerasan dan diskriminasi. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait hak asasi manusia, perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pemberantasan perdagangan orang. Tujuannya adalah mencegah perlakuan yang merendahkan harkat kemanusiaan serta memastikan generasi berkualitas di Kabupaten Sarolangun.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Ataupertokoan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pesona Sarolangun

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini menetapkan dasar hukum dan pembentukan Radio Suara Pesona Sarolangun sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersil untuk melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Lembaga ini didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dprd

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2017

Perda ini mengatur jenis, besaran, dan mekanisme pembayaran hak keuangan (seperti uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan) serta hak administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Besaran tunjangan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan spesifik untuk setiap jenis hak seperti uang representasi yang setara dengan gaji pokok Bupati dan tunjangan jabatan sebesar 145% dari uang representasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat dalam mengelola air limbah domestik secara berkelanjutan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit. Pengelolaan dilakukan melalui dua sistem utama, yaitu Sistem Pengolahan Setempat (SPALD-S) yang mengolah limbah di lokasi sumber, dan Sistem Pengolahan Terpusat (SPALD-T) yang mengalirkan limbah secara kolektif ke fasilitas pengolahan terpusat sebelum dibuang ke badan air.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Pdam Tirta Sako Batuah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah struktur organisasi PDAM Tirta Sako Batuah dengan menetapkan susunan yang terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, Direktur, serta berbagai bagian dan unit kerja teknis. Selain itu, aturan ini juga mengatur ketentuan ketat mengenai larangan hubungan darah dan perkawinan antar pegawai untuk mencegah konflik kepentingan, serta menetapkan jenjang pangkat dan syarat pendidikan untuk pengangkatan pegawai baru.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini mengubah aturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sarolangun, termasuk memperjelas syarat administrasi calon dan mekanisme pemungutan suara. Perubahan juga mencakup penambahan kriteria surat suara yang tidak sah serta prosedur keberatan calon selama proses pemilihan.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penangulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana, menjamin hak pengungsi, serta mengurangi risiko bencana di Kabupaten Sarolangun yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, informasi, dan bantuan kebutuhan dasar, sementara lembaga usaha dan internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekaian Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dengan menetapkan batas waktu pelunasan retribusi paling lambat 30 Desember setiap tahunnya dan memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk memutus kontrak serta melakukan penyegelan jika pembayaran tidak dilunasi. Perubahan ini juga mencakup penambahan objek retribusi dan penyesuaian tarif, serta penyisipan pasal baru yang mengatur sanksi pemutusan kontrak bagi pelanggar.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini menetapkan struktur perangkat daerah Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas dan Badan juga diatur, termasuk penyebutan spesifik satuan pendidikan dan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi fungsional. Susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja dari seluruh perangkat daerah tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pdam Tirta Sako Batuah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengatur penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun ke PDAM Tirta Sako Batuah dalam bentuk uang tunai dan aset untuk meningkatkan kapasitas usaha serta pendapatan daerah. Nilai penyertaan modal yang disetor secara bertahap dari tahun 2008 hingga 2016 mencapai total Rp 73,95 miliar, dengan rencana penambahan lebih lanjut hingga tahun 2021 berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini menetapkan jenis-jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah bagi Kabupaten Sarolangun, meliputi hasil penjualan aset tetap, jasa giro dari penempatan dana daerah, sumbangan pihak lain, ganti rugi kekayaan daerah, dan denda keterlambatan pekerjaan. Ketentuan ini bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai sumber pendapatan di luar pajak, retribusi, dan hasil perusahaan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan dan Villa

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyedian dan atau Penyedotan Kakus

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Nengeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2015