arsip nasional
Lembaga & Badan · 141 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2025 2025
Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mencabut dua petunjuk pelaksanaan lama (Nomor 29 dan 30 Tahun 2012) terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Arsip Nasional RI, karena telah digantikan oleh pedoman terbaru dari Kementerian PANRB dan Perpres Nomor 23 Tahun 2023. Pencabutan ini bertujuan untuk menyelaraskan tata kerja lembaga dengan regulasi yang lebih mutakhir dan terintegrasi.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2025 2025
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti budaya risiko, selera risiko, dan struktur manajemen untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, serta akuntabel.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2025 2025
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengatur jenis, susunan, pembuatan, dan pengendalian naskah dinas di lingkungan ANRI guna menjamin ketertiban dan efektivitas komunikasi kedinasan. Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti naskah dinas, unit pengolah, serta standar teknis seperti penggunaan kertas permanen dan aplikasi kearsipan dinamis.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2025 2025
Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Lembaga Kearsipan (termasuk ANRI, daerah, dan perguruan tinggi) dalam memanfaatkan Arsip Statis yang telah habis retensinya untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Pemanfaatan tersebut diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah seperti Naskah Sumber Arsip (tematik, citra daerah) serta kegiatan pameran, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan yang terencana, terstruktur, dan sistematis.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025 2029
Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode lima tahun (2025–2029) sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis ANRI yang tercantum dalam lampiran serta data kinerjanya dalam sistem KRISNA-RENSTRAKL. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito, pada 2 Oktober 2025.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2025 2025
Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah definisi dan ruang lingkup sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas melalui penyesuaian standar kelulusan serta bobot penilaian. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan standar profesionalisme terkini di bidang kearsipan.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah organisasi dan tata kerja ANRI menjadi lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri, dengan tugas utama menyelenggarakan pemerintahan kearsipan nasional. Fungsi utamanya mencakup perumusan kebijakan nasional, penyusunan norma dan standar, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kearsipan.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2024 2024
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan
Peraturan Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan kearsipan sebagai upaya pemenuhan kompetensi sumber daya manusia kearsipan melalui proses belajar mengajar terencana untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelatihan ini mencakup pelatihan fungsional untuk mencapai standar kompetensi jabatan dan pelatihan teknis untuk memenuhi kebutuhan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas kearsipan.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pedoman Autentikasi Arsip Statis
Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk proses pemberian pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan keaslian dan keandalan informasi pada arsip statis yang telah habis retensinya dan diverifikasi oleh ANRI. Tujuannya adalah memastikan arsip tersebut layak diterima, dipercaya, dan tidak mengalami perubahan dari aslinya.
- dicabutPeraturan Nomor 6 Tahun 2022 2022
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan ANRI sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang dipimpin oleh Kepala, dengan tugas utama melaksanakan pemerintahan di bidang kearsipan. Fungsi utamanya meliputi pengkajian kebijakan nasional, koordinasi kegiatan fungsional, serta penyelamatan dan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Kewenangannya mencakup penyusunan rencana nasional makro, penetapan sistem informasi kearsipan, dan pelestarian naskah sumber arsip.
- berlakuPeraturan Nomor 9 Tahun 2022 2022
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pola pengaturan arsip secara berjenjang menjadi dua kategori utama, yaitu klasifikasi arsip fasilitatif dan substantif, sebagai acuan bagi unit kerja ANRI dalam mengelola Arsip Dinamis. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2022 2022
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan definisi Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip yang berisi jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, serta rekomendasi untuk pemusnahan, penilaian ulang, atau permanen. Peraturan ini juga mengklasifikasikan JRA menjadi dua jenis, yaitu JRA Fasilitatif untuk arsip pendukung dan JRA Substantif untuk arsip utama, yang keduanya disusun berdasarkan nilai kegunaan masing-masing jenis arsip.
- berlakuPeraturan Nomor 11 Tahun 2022 2022
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis, penggunaan, dan standar keseragaman pakaian dinas (Harian, Sipil Lengkap, Batik Korpri, dan Batik Nusantara) bagi pegawai ASN dan PPPK di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menjaga identitas dan kewibawaan. Peraturan ini juga menggantikan ketentuan lama (Perka ANRI No. 11 Tahun 2012) guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan pelayanan publik.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2021 2021
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman umum tata naskah dinas untuk menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam penggunaan media elektronik. Peraturan ini juga berfungsi menyesuaikan pedoman sebelumnya dengan perkembangan hukum kearsipan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2021 2021
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik (SRIKANDI) yang terintegrasi bagi lembaga negara dan pemerintah daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Pedoman ini dirancang untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, serta efisiensi dalam penyelenggaraan sistem kearsipan dinamis sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2021 2021
Pengelolaan Arsip Elektronik
Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur proses pengendalian arsip elektronik secara efisien dan sistematis, mencakup seluruh siklus mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga pemeliharaan dan pemanfaatan. Tujuannya adalah mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memastikan pengelolaan arsip yang efektif oleh berbagai lembaga negara dan sektor publik.
- berlakuPeraturan Nomor 20 Tahun 2021 2021
Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa
Peraturan Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan program registrasi arsip sebagai warisan dokumenter bernilai bagi peradaban bangsa untuk melindungi identitas dan jati diri Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dengan tujuan mendokumentasikan peninggalan penting seperti karya budaya, kejadian bersejarah, dan pemikiran cemerlang ke dalam Register Memori Kolektif Bangsa.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2019 2019
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Jabatan Fungsional Arsiparis melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing guna memenuhi kebutuhan organisasi dan pengembangan karier. Pengangkatan ini ditujukan bagi PNS yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki ijazah yang sesuai dan pengalaman kerja yang relevan, tanpa harus mengikuti seleksi dari nol.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2019 2019
Pedoman Penilaian Kerusakan Arsip Kertas
Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Lembaga Kearsipan untuk mengidentifikasi, mengategorikan jenis dan tingkat kerusakan arsip kertas, serta faktor penyebabnya guna mendukung kebijakan preservasi. Penilaian kerusakan didefinisikan sebagai penentuan nilai kuantitatif risiko terhadap ancaman bahaya pada arsip, prasarana, dan sarana penyimpanan. Pedoman ini mencakup aspek teknis seperti penilaian kerusakan fisik dan kimiawi (misalnya foxing dan korosi tinta) pada arsip statis.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2019 2019
Pengawasan Kearsipan
Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur proses pengawasan kearsipan sebagai penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar yang berlaku, serta mendefinisikan jenis-jenis arsip berdasarkan frekuensi penggunaan dan nilai kesejarahannya. Tujuannya adalah memastikan penyelamatan arsip dari berbagai lembaga negara dan swasta dilakukan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2018 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini mengevaluasi dan menyesuaikan kelas jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia akibat perubahan organisasi, penambahan fungsi, serta perubahan nomenklatur jabatan. Penyesuaian ini didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2018 2018
Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Isinya mengatur mekanisme penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan evaluasi dana tersebut agar sesuai dengan ketentuan keuangan negara dan peraturan perundang-undangan terkait.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2018 2018
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan mengevaluasi kinerja secara periodik. Penilaian dilakukan secara sistematis setiap tahun dan bulan terhadap sasaran kerja serta perilaku kerja pegawai oleh pejabat penilai yang berwenang.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2018 2018
Pedoman Fumigasi Arsip
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan preservasi kuratif berupa fumigasi arsip sebagai langkah terakhir untuk mengendalikan hama perusak yang dapat merusak nilai fisik dan informasi arsip. Fumigasi didefinisikan sebagai penggunaan gas racun (fumigan) dalam ruang kedap pada kondisi suhu dan tekanan tertentu, yang wajib diikuti dengan proses aerasi hingga mencapai batas aman konsentrasi. Pedoman ini juga mengatur definisi terkait istilah teknis seperti dosis, konsentrasi (ppm), serta peran pihak ketiga dan fumigator dalam pelaksanaan layanan tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2018 2018
Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan teknis dalam aturan sebelumnya agar proses inpassing dapat berjalan lebih sistematis dan jelas.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2018 2018
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Arsip Nasional Republik Indonesia guna menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan satuan kerja. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur hal serupa.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2018 2018
Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Mutasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan syarat mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di ANRI, yaitu adanya keserupuan tugas, pemenuhan standar kompetensi, serta masa jabatan sebelumnya minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Proses pengisian dilakukan melalui tahapan persiapan dengan pembentukan panitia, pelaksanaan uji kompetensi, hingga penyampaian rekomendasi.
- dicabutPeraturan Nomor 7 Tahun 2018 2018
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar pengaturan mengenai jenis, format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, dan pengamanan naskah dinas di lingkungan ANRI. Tujuannya adalah untuk memastikan komunikasi kedinasan berjalan efektif, terstruktur, dan menggunakan media yang awet serta sesuai dengan identitas negara.
- berlakuPeraturan Nomor 10 Tahun 2018 2018
Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui mekanisme seleksi terbuka yang mengedepankan prinsip merit, kompetensi, dan integritas tanpa diskriminasi. Dokumen ini mendefinisikan tingkatan jabatan (Utama, Madya, Pratama) serta peran kunci seperti Kepala Arsip Nasional sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam proses rekrutmen yang transparan dan adil.
- berlakuPeraturan Nomor 9 Tahun 2018 2018
Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pemeliharaan arsip dinamis yang mencakup pemberkasan, penyimpanan arsip aktif dan inaktif, serta alih media untuk menjaga keutuhan dan keamanan arsip. Cakupannya meliputi definisi arsip vital, arsip aktif/inaktif, serta peran lembaga kearsipan dan pencipta arsip dalam mengelola rekaman kegiatan berbagai bentuk media.