provinsi sumatera utara

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023

PERDA No. 5 Tahun 2023 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, yang wajib disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD bersama laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan ini menetapkan standar pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan lintas daerah provinsi demi menjaga kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit, dan menjamin keamanan pangan asal hewan. Pengawasan ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan populasi ternak serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit menular dan produk yang tidak aman.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketenagalistrikan. Pencabutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan jenis, besaran, dan syarat pemberian insentif serta kemudahan investasi bagi penanam modal di wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan terkini, dengan dasar hukum utama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Tujuannya adalah meningkatkan iklim usaha dan mendorong peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan. Pencabutan ini dilakukan karena dasar hukum lama (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978) telah dicabut dan materi partisipasi pihak ketiga kini sudah tercakup dalam kategori hibah sesuai peraturan terbaru.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi. Pencabutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 7 September 2023.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mewajibkan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender dalam berbagai rencana strategis. Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan kesetaraan gender untuk meningkatkan keadilan dan kualitas pelayanan masyarakat secara lebih merata.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud penyesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan prioritas anggaran antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Perubahan ini ditetapkan untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan rancangan Perda perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023 menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Dokumen ini mengikat seluruh aspek pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan tata ruang di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Pencabutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu UMKM dan koperasi mendapatkan akses permodalan. Peraturan ini juga mencabut Perda sebelumnya yang dianggap tidak relevan dan menetapkan dasar hukum pendirian badan usaha milik daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset daerah. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah, serta melibatkan peran aktif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur teknis pelaksana.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2050

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2022-2050 guna meningkatkan ekonomi dan ketahanan nasional melalui pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan terpadu. Penyusunan rencana ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait energi, pertambangan, ketenagalistrikan, serta tata ruang dan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara melalui penggabungan beberapa perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari tumpang tindih tugas. Restrukturisasi ini didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan guna memperbaiki kinerja pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunadeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi di Provinsi Sumatera Utara. Perumda ini berkedudukan sebagai badan usaha daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, yang wajib disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD bersama laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada kewajiban hukum untuk melaporkan pelaksanaan anggaran paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Anggaran Sementara yang telah disepakati. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022

Maaf, saya tidak dapat merangkum isi peraturan tersebut karena teks yang Anda lampirkan berisi karakter acak, simbol, dan kode yang tidak terbaca (bukan teks bahasa Indonesia asli dari PERDA No. 1 Tahun 2022). Sebagai alternatif, berdasarkan pengetahuan umum saya tentang peraturan tersebut: Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sumatera Utara. Peraturan ini menetapkan mekanisme, syarat, dan prosedur agar masyarakat yang tidak mampu secara finansial dapat mendapatkan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum dari pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 karena terjadi perubahan mendasar akibat bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan RPJMD dengan perkembangan keadaan dan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum dan dasar hukum pembentukan serta pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama dengan menyesuaikan struktur BUMD agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan masa berlaku BUMD maksimal tiga tahun.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021

PERDA No. 1 Tahun 2021 ini mengatur kewajiban masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, serta menetapkan sanksi disiplin bagi yang tidak taat. Peraturan ini didasarkan pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 dan berbagai undang-undang terkait kesehatan serta penanggulangan bencana. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru secara efektif dan efisien.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Sumatera Utara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan hukum dan operasional Perusahaan Perseroan Daerah (Persero) Perkebunan Sumatera Utara sebagai bentuk perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dasar perubahannya adalah untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan penyesuaian BUMD dalam jangka waktu tiga tahun serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 kepada DPRD, yang wajib disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir bersama laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.