kota ponorogo
Pemerintah Daerah · 16 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 13 Tahun 2015 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo untuk Tahun Anggaran 2016 sebagai perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2015 2015
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah beserta laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2015 2015
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan "Sari Gunung" Kabupaten Ponorogo
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke dalam modal Perusahaan Daerah Pertambangan "Sari Gunung" guna meningkatkan kinerja dan kesehatan perusahaan tersebut. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan kekayaan daerah sebagai modal usaha bersama.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2015 2015
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Kabupaten Ponorogo
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo yang bekerja di luar negeri, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan. Tujuannya adalah menjamin penghormatan harkat dan martabat TKI serta meningkatkan tertib administrasi dalam proses penempatan mereka.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2015 2015
Penetapan Desa di Kabupaten Ponorogo
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan keberadaan desa di wilayah Kabupaten Ponorogo beserta daftar namanya yang tercantum dalam lampiran. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan undang-undang desa.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2015 2015
Pengawasan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2015 mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi seluruh aspek pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Regulasi ini didasarkan pada mandat undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap barang strategis seperti pupuk dan pestisida di wilayah kerjanya. Tujuannya adalah memastikan penyerapan pemupukan yang berimbang guna meningkatkan mutu hasil dan penyerapan hasil pertanian di Kabupaten Ponorogo.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2015 2015
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan Spa
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyelenggaraan usaha hiburan, rekreasi, dan spa di Kabupaten Ponorogo sebagai sarana pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian identitas nasional. Pengaturan ini mencakup definisi usaha pariwisata (seperti seni pertunjukan, arena permainan, dan karaoke) serta menetapkan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan tersebut. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata sambil mengantisipasi dampak negatif terhadap generasi penerus.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2014 2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2014
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2014 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 2 Tahun 2014
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2014 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2013 2013
Izin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 2 Tahun 2013
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2013 2013
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 7 Tahun 2013
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2013 2013
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 5 Tahun 2013
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2013 2013
Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 4 Tahun 2013
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2013 2013
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 6 Tahun 2013
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2013 2013
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kota Ponorogo Nomor 1 Tahun 2013