Peraturan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur kembali struktur Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai unit utama yang bertugas membantu Gugus Tugas dalam penyusunan kebijakan, koordinasi program, serta advokasi dan penguatan kelembagaan untuk layanan anak usia dini. Sub Gugus Tugas bertanggung jawab langsung kepada ketua Gugus Tugas dan fokus pada sinkronisasi anggaran, sosialisasi, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan secara merata.

Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Pokja P3AKS untuk mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sekaligus mencabut aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Struktur keanggotaan terdiri dari Ketua dari Kemenko PMK, empat Wakil Ketua dari kementerian terkait, Sekretaris dari KPPPA, serta anggota dari berbagai bidang pencegahan dan penanganan.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentangrencana Strategis Kementerian Koordinator Bidangpembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan terkini. Perubahan tersebut didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait sistem perencanaan pembangunan dan tata kerja kementerian.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan lampiran terkait Indikator kinerja utama (IKU) periode 2015-2019 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai penyesuaian kebutuhan organisasi. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2018 yang sebelumnya telah melakukan perubahan pertama atas aturan tersebut.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG untuk penanggulangan bencana, kerawanan pangan, serta kebutuhan bantuan sosial dan kerja sama internasional. Definisi istilah kunci seperti bantuan sosial, masalah pangan, dan keadaan darurat juga ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019

Permenko PMK No. 7 Tahun 2019 mengatur definisi gratifikasi sebagai segala bentuk pemberian (uang, barang, fasilitas, dll) yang diterima atau diberikan oleh pegawai ASN di lingkungan Kemenko PMK, serta menetapkan unit pengendalian khusus untuk mengawasi praktik tersebut guna mencegah korupsi.

Pedoman Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk mewujudkan kebijakan "satu pintu" dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pedoman ini mengatur tahapan penyusunan kerja sama yang harus mengikuti prosedur berlaku, serta menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti kepentingan nasional, kesamaan kedudukan yang saling menguntungkan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional.

Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 2017-2019 sebagai pedoman bagi berbagai pihak untuk mencegah dan menurunkan permasalahan kesehatan pada kelompok tersebut melalui lima strategi utama. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan untuk menyusun sasaran, strategi, dan target prioritas guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan generasi muda.

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai bentuk insentif berdasarkan capaian kinerja. Ketentuan ini mencakup definisi istilah teknis seperti katalog kebijakan, logbook, dan berbagai jenis laporan kinerja yang menjadi dasar penilaian. Pemberian tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018

Permenko PMK No. 4 Tahun 2018 mengubah lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelaporan kinerja, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memastikan keterbukaan dan akses informasi bagi masyarakat. SOP ini mengatur tata cara penyediaan informasi yang mencakup data, fakta, dan gagasan dalam berbagai format elektronik maupun non-elektronik sesuai perkembangan teknologi. Dasar hukumnya bersumber pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, serta peraturan terkait lainnya yang mewajibkan instansi pemerintah menyediakan informasi secara transparan.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan nasional. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian dokumen lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan sebelumnya.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh ASN dalam memperbaiki kualitas birokrasi menjadi bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi panduan bagi pengelola untuk melakukan langkah-langkah konkret guna mencapai sasaran reformasi tersebut.

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2015-2019 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program di bidang tersebut. Renstra ini disusun untuk memberikan tujuan, arah kebijakan, serta strategi guna mengkoordinasi, mensinkronkan, dan mengendalikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai dengan tujuan nasional. Isi detail rencana strategis tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Permenko Pmk NO 1 Tahun 2017

Permenko Pmk NO 3 Tahun 2017

Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai acuan operasional terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan program tersebut secara efektif dan efisien sesuai Peta Jalan GNRM 2017-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi berbagai tingkat pemerintahan dan sektor untuk menyusun pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan yang lebih spesifik di lingkungan masing-masing.

Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja sistematis dan terarah untuk pemulangan serta pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait perlindungan TKI, pemberantasan perdagangan orang, serta peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial.

Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur definisi benturan kepentingan sebagai situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang jabatannya. Tujuannya adalah mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dokumen ini menetapkan pedoman teknis untuk menangani situasi tersebut berdasarkan undang-undang anti-korupsi dan peraturan terkait lainnya.

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk periode 2015-2019 sebagai langkah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Rencana aksi ini disusun berdasarkan berbagai undang-undang nasional dan internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan anak, serta pemberantasan perdagangan orang.

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penyaluran beras ini mengutamakan pengadaan dari petani dalam negeri dan diatur secara terstruktur berdasarkan berbagai undang-undang terkait pangan, ketahanan pangan, serta penanggulangan kemiskinan.

Kelas Jabatan di Lingkungankementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015