kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
Kementerian · 54 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2026 2026
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan standar baku dan seragam untuk proses pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan seluruh unit kerja. Pengaturan ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2025 2025
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 terkait organisasi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional karena tidak lagi sesuai dengan kebijakan baru akibat perubahan struktur kementerian. Pencabutan ini dilakukan seiring dengan pemindahan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan sosial dari Kementerian PMK ke Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpres No. 146 Tahun 2024.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2025 2025
Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi untuk menetapkan batas maksimal kadar nikotin dan tar pada produk tembakau dan rokok elektronik. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kesehatan dan PP terkait, dengan tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 431 ayat (9) PP Nomor 28 Tahun 2024.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025 2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 sebagai dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen tersebut mencakup visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode lima tahun tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2024 2024
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan aturan baku mengenai jenis, susunan, bentuk, serta tata cara pembuatan dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menjamin komunikasi kedinasan yang autentik dan tertib. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi informasi.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian terkait pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung agenda nasional. Fungsi yang dijalankan mencakup sinkronisasi kebijakan antar kementerian serta perumusan kebijakan untuk memastikan integrasi dan inklusivitas dalam pembangunan.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2023 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023
Permenko PMK No. 1 Tahun 2023 mengubah Pasal 7 Permenko PMK No. 5 Tahun 2022 yang mengatur struktur Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di mana sekretariat ditetapkan oleh Menteri Koordinator dan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas revitalisasi pendidikan vokasi serta pelatihan vokasi di Indonesia.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2023 2023
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip untuk mengatur jangka waktu penyimpanan wajib arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna menjamin akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban nasional. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya (Permenko PMK No. 2 Tahun 2012 dan No. 5 Tahun 2014) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2023 2023
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2023
Permenko PMK No. 4 Tahun 2023 menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kemenko PMK untuk melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan, kehilangan, serta penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Peraturan ini menggantikan aturan lama dengan mendefinisikan klasifikasi keamanan berdasarkan tingkat keseriusan dampak terhadap kepentingan negara dan masyarakat, serta klasifikasi akses berdasarkan kewenangan penggunaan terkait tugas dan fungsi tertentu.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2023 2023
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2023
Permenko PMK No. 2 Tahun 2023 menetapkan pola pengaturan arsip berjenjang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pedoman pengendalian, penataan, dan penyusutan, sekaligus mencabut peraturan lama yang sudah tidak sesuai.
- berlakuPermenko Nomor 5 Tahun 2023 2023
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) membentuk Tim Koordinasi Daerah untuk mendukung revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Tim ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan vokasi di daerah secara efektif dan terintegrasi.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2022 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 untuk menyesuaikan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan SDM berbasis merit, perubahan struktur organisasi, serta penyesuaian sistem perencanaan anggaran. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara serta perencanaan pembangunan nasional.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2022 2022
Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022
Permenko PMK No. 4 Tahun 2022 menetapkan pedoman nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi ASN di lingkungan Kemenko PMK untuk memastikan pelaksanaan nilai BerAKHLAK dengan integritas dan profesionalisme. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan bersikap dan bertindak bagi seluruh pegawai guna menjaga martabat institusi serta mencegah konflik kepentingan.
- berlakuPermenko Nomor 5 Tahun 2022 2022
Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan vokasi secara terintegrasi. TKNV berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan tujuan menyusun strategi nasional untuk mempersiapkan peserta didik dan mahasiswa agar siap bekerja atau berwirausaha.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2022 2022
Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai pedoman utama untuk merevitalisasi sektor tersebut, yang mencakup aspek penyelenggara, penjaminan mutu, peran pemangku kepentingan, serta rencana aksi dan evaluasi. Isi strategi secara rinci diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2022 2022
Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tolok ukur pelayanan publik di lingkungan Kemenko PMK yang wajib dipenuhi untuk menjamin pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jenis layanan yang diatur mencakup penyediaan data/informasi, konsultasi/audiensi, rapat koordinasi isu, serta penanganan pengaduan, dengan tanggung jawab pelaksanaan dibagi antara pimpinan tinggi pratama dan pejabat pimpinan tinggi madya.
- berlakuPermenko Nomor 7 Tahun 2022 2022
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk mencegah dan mengendalikan zoonosis serta penyakit infeksius baru yang berpotensi menimbulkan wabah, mengingat meningkatnya ancaman penyakit tersebut terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Pedoman ini mengatur definisi zoonosis, penyakit infeksius baru, serta mekanisme surveilans dan sistem informasi terintegrasi untuk mendeteksi, mencatat, dan menganalisis kejadian penyakit guna tindakan pengendalian yang efektif.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2022 2022
Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional sebagai dokumen kerja tahunan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia 6 hingga 18 tahun di tingkat nasional. Dokumen ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2021 2021
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mewujudkan struktur yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama dengan menetapkan susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat DJSN yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dasar hukumnya bersumber pada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden terkait susunan organisasi dan tata kerja DJSN.
- dicabutPermenko Nomor 2 Tahun 2021 2021
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata naskah dinas sebagai acuan pengelolaan arsip untuk meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Isi peraturan mencakup jenis, format, pembuatan, penandatanganan, pengamanan, naskah elektronik, serta pengendalian naskah dinas yang wajib dilaksanakan seluruh unit kerja. Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 sebelumnya.
- dicabutPermenko Nomor 5 Tahun 2021 2021
Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak selama konflik sosial yang didefinisikan sebagai perseteruan fisik antar kelompok masyarakat yang mengancam stabilitas nasional. Rencana aksi ini berlaku untuk periode 2020–2025 sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya yang telah berakhir.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2021 2021
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja sebagai insentif bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan capaian kinerja individu dan organisasi. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk memastikan pemberian insentif dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan motivasi serta produktivitas pegawai.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2021 2021
Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagai gerakan bersama mengubah cara pikir, kerja, hidup, dan perilaku bangsa Indonesia berdasarkan nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan operasional pelaksanaan program GNRM yang terencana, terpadu, dan tersinergi, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai kebutuhan.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2021 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021
Permenko PMK No. 3 Tahun 2021 mengubah struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan menetapkan empat biro baru di Sekretariat, menghapus tiga pasal terkait, dan mendefinisikan ulang tugas-tugas dalam Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan birokrasi dan menyesuaikan tata kerja dengan perkembangan terkini, termasuk penambahan Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data serta penataan ulang fungsi biro-biro pendukung.
- berlakuPermenko Nomor 7 Tahun 2021 2021
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024 sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman resistensi antimikroba. Dokumen ini mencakup tujuan, strategi, program, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi untuk meningkatkan ketahanan kesehatan nasional dan mencegah gangguan terhadap target pembangunan.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2020 2020
Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020
Permenko PMK No. 1 Tahun 2020 menetapkan Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional untuk periode 2020–2024 sebagai acuan terintegrasi bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan prestasi nasional dan internasional. Fokus utama pembangunan mencakup infrastruktur, sport science, SDM, pengembangan bakat, sistem kompetisi, tata kelola, kelembagaan, dan pendanaan, dengan tujuan memberikan arah strategis serta pedoman kerja sinergis yang terukur.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2020 2020
Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2020-2024 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis, kinerja tahunan, anggaran, serta laporan dan evaluasi kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat setiap tahun.
- dicabutPermenko Nomor 3 Tahun 2020 2020
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode lima tahun (2020-2024) sebagai dokumen perencanaan strategis yang mencakup data kinerja dalam sistem KRISNA-Renstra. Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan undang-undang perencanaan nasional dan peraturan terkait untuk memandu arah pembangunan di bidang manusia dan kebudayaan selama masa tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2020 2020
Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas tertentu guna menjalankan tugas rutin saat pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap. Ketentuan ini juga mencakup definisi pegawai, hari kerja, serta tunjangan kinerja dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2020 2020
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
Permenko PMK No. 4 Tahun 2020 mengatur Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berada di bawah Presiden, bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mengoordinasikan kementerian seperti Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, dan Desa.