kementerian investasi dan hilirisasi/bkpm
Kementerian · 6 peraturan
Bentuk dokumen
- berlaku2026
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja sebagai insentif bagi pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan capaian reformasi birokrasi, dengan ketentuan pembayaran dilakukan setelah 5 hari kerja sejak rekapitulasi kehadiran diverifikasi. Pengurangan tunjangan berlaku bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan resmi, kecuali jika dilengkapi surat perintah atau tugas yang sah untuk pekerjaan di luar jam/jasa kerja.
- berlaku2026
Penilaian terhadap Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 5 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan mekanisme penilaian kinerja untuk pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha guna meningkatkan efektivitas perizinan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan kemudahan kegiatan perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko dan sistem terintegrasi secara elektronik.
- berlaku2026
Klasifikasi Arsip Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan pola pengaturan arsip Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berjenjang untuk memfasilitasi penciptaan, akses, penggunaan, dan penyusutan arsip guna meningkatkan efisiensi pengelolaan. Peraturan ini menggantikan Permenkemen No. 11 Tahun 2020 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum kearsipan.
- berlaku2026
Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasi arsip dinamis di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menjamin keterbukaan, kerahasiaan, serta perlindungan hak pencipta dan pengguna. Pengaturan ini menggantikan peraturan lama dengan mengklasifikasikan arsip berdasarkan tingkat dampak terhadap keamanan negara/publik (keamanan) dan pengaturan ketersediaan berdasarkan kewenangan hukum (akses).
- berlaku2026
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh sebagai pedoman penyusutan serta penyelamatan. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum terkini dan mengatur definisi serta jenis-jenis arsip termasuk fasilitatif dan substantif.
- berlaku2026
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Bkpm Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan tata cara pembentukan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang harus dilakukan secara terencana, terstandar, terpadu, dan sistematis dalam jangka waktu satu tahun. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama Nomor 3 Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan perubahan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan kementerian terkait.