kabupaten toli-toli

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB) Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan yang disusun mencakup Realisasi APB, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Pemerintah Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dari data realisasi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp.43.279.550.515,90 atau (-321,03)% dari APB Perubahan Tahun 2023 sebesar defisit Rp13.405.460.203,00. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp.1.166.480.012.583,69 (97,71% dari target), sedangkan Realisasi Belanja Daerah adalah Rp.1.123.200.462.067,79 (93,06% dari target).

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Perubahan anggaran mencakup penyesuaian pada belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta tidak terduga yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu 28 Oktober 2024.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah Tolitoli No. 4 Tahun 2024 menetapkan definisi dan kerangka kerja untuk menciptakan suasana masyarakat yang tertib, tenteram, dan aman melalui pengaturan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat (Linmas). Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama dalam mencegah gangguan keamanan, menangani bencana, serta menegakkan hukum dan norma demi mewujudkan kehidupan yang nyaman dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli untuk periode 20 tahun (2025-2045) sebagai dokumen panduan utama yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan. RPJPD berfungsi sebagai kerangka kerja bagi seluruh pelaku pembangunan dan menjadi dasar wajib bagi Bupati terpilih dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) periode lima tahun.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah Tolitoli Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan kerangka hukum untuk mewujudkan Kabupaten Tolitoli sebagai lingkungan yang menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan NAPZA serta HIV/AIDS. Peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengintegrasikan komitmen tersebut dalam kebijakan dan program pembangunan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD-KLA) yang terukur dengan indikator spesifik.

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pewgawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli. Ketentuan ini mengatur definisi tunjangan, penerima hak, serta prosedur administratif terkait pembayaran tunjangan tersebut.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah Tolitoli No. 18 Tahun 2019 mewajibkan seluruh perusahaan di wilayah tersebut untuk menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial serta pengendalian lingkungan hidup sesuai rencana kerja tahunan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat demi pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekologis dan ekonomis.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Tolitoli Nomor 12 Tahun 2019 mengatur kewajiban pengusaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) guna memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai syarat legalitas memulai kegiatan komersial. Ketentuan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta masyarakat dalam sektor pariwisata di Kabupaten Tolitoli.

Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane Kabupaten Tolitoli

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2007 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tolitoli pada Perusahaan Daerah Air Minum Ogomalane, yang didorong oleh adanya hibah air minum dari APBN Tahun Anggaran 2019. Perubahan tersebut mencakup penyisipan dan revisi pada ayat-ayat tertentu dalam Pasal 4 untuk menyesuaikan ketentuan penyertaan modal tersebut.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016–2021

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan ini merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tolitoli 2016–2021 untuk menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta instruksi Gubernur Sulawesi Tengah terkait revisi RPJMD. Penyesuaian ini bertujuan agar rencana pembangunan daerah tetap selaras dengan perangkat daerah terbaru dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tolitoli secara keseluruhan.

Pemberdayaan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Tolitoli sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dengan omzet bersih maksimal Rp50 juta atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 ini mengatur tata cara pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Tolitoli agar dilakukan secara optimal, efektif, efisien, dan ekonomis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Peraturan ini menggantikan aturan lama (Perda No. 19 Tahun 2008) dengan menetapkan definisi serta peran berbagai pihak seperti Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Pejabat Penatausahaan dalam mengelola aset daerah yang diperoleh dari beban APBD atau perolehan sah lainnya.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah Tolitoli No. 16 Tahun 2019 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang terkendala biaya, dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBD. Bantuan hukum ini diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan khusus kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membiayai jasa hukum.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 22 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Langkah ini diambil karena adanya perubahan regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut harus diatur melalui Keputusan Bupati.

Penataan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah Tolitoli Nomor 3 Tahun 2019 ini bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing desa. Peraturan ini menggantikan peraturan lama karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturannya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk melindungi petani dari risiko usaha, kegagalan panen, dan ketidakpastian pasar, sekaligus memberdayakan mereka melalui peningkatan kapasitas, penyuluhan, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian.

Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2019

Pemberdayaan dan Perlindugan Koperasi

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur definisi, tujuan, dan mekanisme pemberdayaan serta perlindungan koperasi di Kabupaten Tolitoli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah memperkuat kelembagaan, manajemen, permodalan, dan kinerja koperasi melalui program terencana, sekaligus melindungi usaha koperasi dari persaingan tidak sehat dan dampak ekonomi. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sistem pemetaan dan klasifikasi kualitas koperasi berdasarkan hasil penilaian resmi.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah objek retribusi di Tolitoli menjadi fasilitas penunjang seperti alat laboratorium dan memperbarui struktur tarif dengan memasukkan unsur keuntungan serta rincian biaya operasional langsung dan tidak langsung.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah definisi dan struktur Pasal 1 Perda Tolitoli No. 20 Tahun 2015 untuk memperjelas istilah terkait adat, budaya, dan bahasa daerah serta menambahkan ayat baru. Tujuannya adalah menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah agar Lembaga Adat dapat berperan lebih efektif dalam pelestarian budaya sebagai pilar ketahanan nasional.

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Tolitoli No. 11 Tahun 2019 mengatur kerangka hukum untuk penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Tolitoli sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan otonomi daerah. Peraturan ini mendefinisikan konsep dasar pariwisata, termasuk wisatawan, daya tarik wisata, dan Perwilayah Destinasi Pariwisata (PDP), serta menetapkan dasar hukum dan ruang lingkup kegiatan pariwisata yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.