kabupaten belitung timur
Pemerintah Daerah · 9 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2023 2023
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban pembayaran retribusi bagi pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing di Kabupaten Belitung Timur, dengan tarif sebesar US$100 per jabatan per bulan yang dibayarkan dimuka. Dana retribusi ini digunakan untuk menutup biaya penyelenggaraan perizinan, pengawasan lapangan, penegakan hukum, serta kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Hak penagihan retribusi bagi wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban tersebut akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 ini mengubah ketentuan retribusi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Surat Laik Fungsi (SLF) dengan menyesuaikan tarif berdasarkan tingkat penggunaan jasa, formula biaya penyelenggaraan, serta standar harga tertinggi dari Kementerian PUPR. Penyesuaian ini juga menetapkan prinsip bahwa besaran tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian biaya penerbitan izin dan memastikan nilai retribusi tetap wajar sesuai perkembangan peraturan pusat.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2023 2023
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2023 mengatur penyertaan modal daerah sebesar Rp3 miliar untuk tahun 2023 dan Rp4 miliar untuk tahun 2024 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian keuntungan atau dividen berdasarkan persentase kepemilikan sahamnya, dengan pengawasan pelaksanaan penyertaan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023
PERDA No. 1 Tahun 2023 mengubah susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan menetapkan jenis tipe untuk Sekretariat Daerah, DPRD, Inspektorat, serta beberapa Dinas seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Perubahan ini bertujuan untuk menata ulang kelembagaan guna optimalisasi fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai evaluasi yang telah dilakukan.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghormati, melindungi, serta memfasilitasi pemenuhan hak penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan dan pembangunan inklusif. Penyelenggaraan mencakup aspek perencanaan berbasis data, pelaksanaan program tahunan yang selaras dengan rencana nasional, serta mekanisme evaluasi, penghargaan, dan pendanaan khusus.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2023 2023
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang terencana serta berkelanjutan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan yang terpadu dan akuntabel sebagai dasar penyediaan prasarana, jaminan keamanan, serta pendidikan dan pendampingan bagi pelaku usaha perikanan.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2023 2023
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) berupa tanah, bangunan, atau tanggung jawab pengelolaan kepada Pemerintah Daerah guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan fasilitas lingkungan. Penyerahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta jaminan pemeliharaan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan sehat bagi pemilik bangunan sesuai amanat undang-undang.
- berlakuPerda Nomor 15 Tahun 2023 2023
Percepatan Penurunan Stunting
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan lima pilar utama percepatan penurunan stunting, yaitu peningkatan komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku masyarakat, konvergensi intervensi, ketahanan pangan, serta penguatan sistem data dan inovasi. Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan kegiatan konkret seperti rapat koordinasi, penyediaan bidan desa, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberian bantuan pangan dan tunai bersyarat kepada keluarga rentan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sehat, bebas stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pendekatan terkoordinir dan berbasis data.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2021 2021
Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengatur pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung penanaman modal dan usaha mikro, kecil, serta menengah. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait investasi, pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah pusat tentang insentif investasi. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.