Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian dan perpanjangan izin pemungutan hasil hutan (kayu maupun bukan kayu) pada hutan negara untuk mendukung akses masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Wewenang perizinan di tingkat provinsi didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi. Dasar hukum utama adalah UU Kehutanan, UU Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Pencegahan Perusakan Hutan, dan UU Pemerintahan Daerah.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN MENTERI

Pemrakarsa

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor

P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016

Tahun

2016

Tentang

Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

22 Juni 2016

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara

Jumlah dilihat

8262

Jumlah diDownload

514

Tahun Pengundangan

2016

Nomor Pengundangan

1039

Tanggal Pengundangan

15 Juli 2016

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id