Kembali
Memuat PDF…
Layanan Apostille
Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025
dilihat 0× · diunduh 1×
Materi Pokok / Ringkasan
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur layanan pengesahan kesesuaian tanda tangan, cap, dan segel resmi pada dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di negara peserta Konvensi. Layanan ini mencakup dokumen peradilan, administratif, dan notaris, namun mengecualikan dokumen diplomatik, dokumen komersial/kebeaan, serta dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan. Permohonan diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Metadata Peraturan
- Jenis/Bentuk Peraturan
- PERATURAN MENTERI
- Pemrakarsa
- KEMENTERIAN HUKUM
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2025
- Tentang
- LAYANAN APOSTILLE
- Tempat Penetapan
- Jakarta
- Ditetapkan Tanggal
- 11 Desember 2025
- Pejabat yang Menetapkan
- SUPRATMAN ANDI AGTAS
- Status
- Berlaku
- Jumlah dilihat
- 1214
- Jumlah diDownload
- 1123
- Tahun Pengundangan
- 2025
- Nomor Pengundangan
- 1077
- Tanggal Pengundangan
- 17 Desember 2025
- Pejabat Pengundangan
- DHAHANA PUTRA