provinsi lampung
Pemerintah Daerah · 8 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2024 2024
Penyelenggaraan Perpustakan dan Arsip Elektronik
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sebagai wahana pembelajaran, penelitian, serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perpustakaan, kearsipan, dan informasi dan transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan dokumen digital dalam administrasi dan hukum.
- berlakuPerda Nomor 20 Tahun 2024 2024
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2024 mengatur tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lampung untuk meningkatkan literasi, kesadaran, serta kepatuhan hukum masyarakat. Pengelolaan JDIH ini dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, akurat, tertib, efisien, dan komprehensif guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pembentukan JDIH Provinsi sebagai bagian dari upaya optimalisasi tata kelola dokumen dan informasi hukum.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah bentuk hukum PT Lampung Jasa Utama menjadi Perseroan Terbatas (PT) untuk menyesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah dan mendukung kegiatan hulu pertambangan migas. Perubahan ini juga bertujuan agar BUMD tersebut dapat mengembangkan usahanya serta tetap patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 ini bertujuan mengoptimalisasi perizinan berusaha di daerah dan mendorong iklim investasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peraturan ini menggantikan Perda lama tahun 2012 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2023 2023
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023
PERDA No. 8 Tahun 2023 mengatur perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud penjabaran perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Peraturan ini menetapkan perubahan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada 24 Agustus 2023.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2023 2023
PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mewajibkan Kepala Daerah Provinsi Lampung menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2022. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2023 2023
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2023 mengatur tentang penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Lampung untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, serta menjaga kerukunan masyarakat yang majemuk. Tujuannya adalah membentuk masyarakat Lampung yang berkarakter, menjiwai Pancasila, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukumnya mencakup UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan terkait kesatuan bangsa dan pembinaan ideologi Pancasila.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022
Perda ini mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan administrasi kependudukan secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta pengakuan status hukum bagi penduduk. Peraturan ini mengatur pengelolaan data kependudukan yang harus memenuhi standar teknologi informasi dan dinamis, serta menetapkan kewajiban daerah dalam menangani peristiwa kependudukan baik di dalam maupun luar provinsi.