provinsi bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pungutan bagi wisatawan asing guna melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai belum optimal, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hukum serta kondisi terkini di Bali. Dasar hukum utamanya mencakup UU Kepariwisataan, Perlindungan Lingkungan Hidup, Keimigrasian, dan Pemajuan Kebudayaan yang telah diperbarui melalui UU Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2024

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perlindungan dan pengendalian tumbuhan serta satwa liar untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, ekosistem, serta fungsi keagamaan dan upacara masyarakat Bali. Pengaturan ini bertujuan mencegah kepunahan spesies tertentu dan memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Landasan hukumnya mencakup UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali untuk periode 2023-2043 guna mengelola ruang darat, laut, udara, dan bawah tanah secara berkelanjutan demi menjaga alam Bali. Peraturan ini menggantikan rencana sebelumnya (Perda No. 16 Tahun 2009) untuk menjawab tantangan pembangunan yang berpotensi menekan kualitas lingkungan dan mendorong pemerataan. Dasar hukumnya meliputi UUD 1945, UU Penataan Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta UU Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme dan ketentuan penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk memenuhi modal dasar Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya adalah memastikan kelancaran operasional dan pengembangan usaha perseroan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, yang wajib disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD bersama Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada kewajiban hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan undang-undang terkait pemerintahan dan keuangan negara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 ini menetapkan kerangka hukum dan kebijakan untuk penanggulangan bencana di Bali, mencakup bencana alam, non-alam, dan sosial yang berpotensi merugikan masyarakat. Peraturan ini didasarkan pada UU Penanggulangan Bencana dan UU Pemerintahan Daerah, serta mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui koordinasi dengan BPBD dan BNPB.

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022, dengan tujuan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan hukum terkini guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Perubahan ini mencakup peninjauan ulang tarif untuk jenis usaha tertentu di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan unit-unit terkait lainnya.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 menetapkan sistem pelindungan komprehensif, mudah dijangkau, dan terintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia Krama Bali sebagai bentuk implementasi nilai Sad Kerthi. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna memastikan perlakuan yang memadai bagi kontributor pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan standar komprehensif penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali yang berlandaskan nilai Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi guna meningkatkan kualitas, keberlanjutan, serta daya saing destinasi tersebut. Regulasi ini disusun untuk mendukung visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru melalui pola pembangunan semesta berencana.

Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2020 mewajibkan wisatawan untuk memberikan kontribusi guna mendukung upaya restorasi, konservasi, dan revitalisasi lingkungan alam serta budaya Bali. Kontribusi ini bertujuan mengatasi dampak negatif pariwisata terhadap kelestarian sumber daya utama Bali yang bersumber dari kearifan lokal Tri Hita Karana.

Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Kepada Masyarakat Dan/Atau Penanam Modal

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2016 mengatur pemberian insentif dan kemudahan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat dan penanam modal untuk mendorong peningkatan investasi di wilayah tersebut. Insentif didefinisikan sebagai dukungan pemerintah, sedangkan kemudahan berupa fasilitas yang disediakan untuk memperlancar kegiatan usaha. Ketentuan ini didasarkan pada asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.