kota salatiga

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2021

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada dinas Kesehatan Kota Salatiga

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Kota Salatiga menjadi Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung berdasarkan jenis sumber, lokasi, tujuan, volume, kualitas, dan dampak lingkungan. Besarnya nilai tersebut ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, dengan fokus utama pada definisi istilah dasar seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, DPRD, dan Perangkat Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Salatiga.

Peraturan Daerah NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 beserta seluruh peraturan pelaksananya terkait penyelenggaraan izin gangguan. Pencabutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perubahan pedoman penetapan izin gangguan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Daerah NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020 2040

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan dasar hukum dan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik penyediaan air bersih serta menambah pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pemerintah.

Peraturan Daerah NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengubah objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menghapus ketentuan mengenai pemakaian tanah, sehingga objeknya kini hanya mencakup pemakaian gedung, kios/los di luar pasar, kendaraan, alat berat, kolam ikan, serta jasa laboratorium Kesmavet untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan kualitas air susu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengendalian biaya.

Peraturan Daerah NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Daerah NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 yang mengatur retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. Pencabutan ini dilakukan karena ketentuan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, tidak memuat jenis retribusi tersebut dalam peraturan yang berlaku, serta telah dibatalkan oleh keputusan gubernur terkait.