kota depok

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan investasi dan kemudahan perizinan di Kota Depok dengan menyesuaikan ketentuan nasional terkait perizinan berbasis risiko dan di daerah. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan sesuai regulasi pusat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait otonomi daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah. Isi peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti Pemerintah Daerah, Wali Kota, dan DPRD sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah dan keuangan negara, serta mengatur rincian pendapatan dan belanja yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah Kota Depok.

pemajuan kebudayaan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023 mengatur perlindungan, pengembangan, dan pelestarian unsur kebudayaan daerah Depok sebagai identitas bangsa yang mencakup sistem nilai, adat istiadat, serta pengetahuan dan keyakinan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berbudaya.

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Depok. Landasan hukumnya bersumber pada UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjamin penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di Kota Depok dengan melibatkan peran serta masyarakat serta kearifan lokal. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Perlindungan Anak, dan UU Penanganan Fakir Miskin. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas pelayanan sosial yang adil dan merata serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di daerah tersebut.

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan pedoman pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memfasilitasi dan mendorong pendaftaran tenaga kerja (penerima upah, bukan penerima upah, dan pengusaha) dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan martabat hidup. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bekerja, baik dalam maupun luar hubungan kerja, serta mengimplementasikan ketentuan undang-undang terkait jaminan sosial nasional dan ketenagakerjaan.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi, membina, dan mengawasi produk halal dan aman guna melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hukum. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pangan, jaminan produk halal, kesehatan, dan perlindungan konsumen untuk mendukung kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Jaringan Utilitas Terpadu

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penataan dan pemenuhan jaringan utilitas terpadu (listrik, telekomunikasi, air, gas, dll) di Kota Depok dengan memprioritaskan sistem penempatan di bawah permukaan tanah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Tujuannya adalah meningkatkan fasilitas pelayanan umum yang modern, aman, dan teratur, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk tahun anggaran 2022, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan lama untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat melalui pembangunan bangunan gedung yang tertib, fungsional, dan selaras dengan lingkungan serta arsitektur daerah. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang nasional terkait bangunan gedung, tata ruang, dan pemerintahan daerah yang telah diperbarui.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2023 guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dampak dari UU Cipta Kerja dan harmonisasi peraturan perpajakan. Perubahan ini ditetapkan sebagai langkah implementatif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pembangunan Kepemudaan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur pembangunan kepemudaan di Kota Depok untuk mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta kewirausahaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan ini dilaksanakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan kepemudaan.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Kota Depok dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan, dan dukungan kepada pesantren untuk mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2022

perlindungan pohon

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2022 sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada 15 September 2022. Perubahan anggaran ini didasarkan pada ketentuan Pasal 317 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini mengatur upaya dan kegiatan oleh Satpol PP untuk menciptakan situasi tenteram, tertib, dan teratur guna penegakan peraturan daerah serta melindungi masyarakat dari gangguan bencana. Definisi gangguan ketertiban umum mencakup perilaku tidak tertib yang mengganggu kepentingan umum, sementara pelindungan masyarakat berfokus pada pencegahan dan penanganan bencana.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2022 ini mencabut sepenuhnya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya. Pencabutan ini dilakukan karena pengaturan teknis administrasi kependudukan kini sudah diatur secara nasional oleh peraturan presiden, pemerintah, dan peraturan menteri terkait, sehingga aturan daerah tersebut dianggap tidak lagi sesuai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan yang disepakati bersama DPRD. Anggaran ini disusun berdasarkan ketentuan hukum hierarki di atasnya, termasuk UU Pemerintahan Daerah dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan Dana Cadangan khusus untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, mengingat kebutuhan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui proses demokrasi yang lancar.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 mengatur pungutan retribusi atas layanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Depok sebagai bentuk penyederhanaan perizinan berusaha. Ketentuan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi mandat Pasal 141 UU Cipta Kerja serta Pasal 347 ayat (2) UU Bangunan Gedung.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah ini menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk tahun anggaran 2021, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.

pengelolaan air tanah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan lama dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sumber daya air dan untuk memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan undang-undang terkait.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah mekanisme penyertaan modal Pemerintah Kota Depok ke PT Tirta Asasta dari bentuk uang menjadi penyertaan berupa aset (barang) yang dikuasai pemerintah. Perubahan ini bertujuan memperkuat struktur permodalan perusahaan guna meningkatkan layanan air bersih, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah.

Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan kearsipan di Kota Depok secara komprehensif dan terpadu untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya guna mendukung pelayanan publik yang baik. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional serta bertujuan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Pengelolaan Pasar Rakyat

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menggantikan aturan lama untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi strategis yang mendorong pertumbuhan dan daya saing perdagangan. Fokus utamanya adalah memberikan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan peluang dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat melalui pengaturan tata tertib pasar.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah struktur perangkat daerah Kota Depok dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengubah Sekretariat KORPRI menjadi perangkat daerah, serta menetapkan badan-badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesehatan, dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat daerah mandiri. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi kelembagaan, kebutuhan penanggulangan bencana, dan penguatan fungsi layanan kesehatan serta ketentraman masyarakat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, keuangan negara, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Penyelenggaraan Bidang Perhubungan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah judul dan materi pokok dari sebelumnya tentang "Penyelenggaraan Bidang Perhubungan" menjadi "Pembudayaan Gemar Membaca" di Kota Depok. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan meningkatkan pelayanan masyarakat melalui dukungan perpustakaan.