Peraturan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Halaman 2 dari 2 · 38 dokumen

Permenko Nomor 3 Tahun 2018 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2018

Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan peta jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mencakup jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional. Pengaturan ini didasarkan pada UU ASN, PP 11/2017, dan Perpres terkait organisasi kementerian serta tunjangan kinerja. Tujuannya adalah menindaklanjuti ketentuan Perpres dan mengatur kembali struktur serta kelas jabatan untuk menjamin keseimbangan tanggung jawab dan hak pegawai.

berlaku

Permenko Nomor 1 Tahun 2017 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2017

Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017

Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2017 mengatur mekanisme pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) kepada Pengguna Barang (Menteri Koordinator Bidang Polhukam) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Polhukam. Peraturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan bertujuan untuk mempercepat serta mempermudah penatausahaan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

berlaku

Permenko Nomor 2 Tahun 2017 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2017

Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media komunikasi kedinasan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ketentuan ini didasarkan pada UU Kearsipan dan Pedoman Arsip Nasional untuk menjamin kelancaran administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

berlaku

Permenko Nomor 3 Tahun 2017 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2017

Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman klasifikasi arsip dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggunakan kode hierarkis berbasis huruf dan angka untuk mengelompokkan arsip berdasarkan fungsi dan tugas instansi. Kode tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam pengelolaan, pemberkasan, serta penyusunan identitas arsip guna memastikan proses pengendalian arsip berjalan efisien dan sistematis.

berlaku

Permenko Nomor 5 Tahun 2016 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2016

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016

Permenko Polhukam No. 5 Tahun 2016 menetapkan pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Kemenko Polhukam, mencakup seluruh siklus mulai dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi. Peraturan ini mendefinisikan SOP AP sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan untuk mengatur proses administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

berlaku

Permenko Nomor 4 Tahun 2016 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2016

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2015-2019 sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan disusun untuk menindaklanjuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta peraturan terkait lainnya.

dicabut

Permenko Nomor 3 Tahun 2016 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2016

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2015-2019 sebagai panduan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang tersebut. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Per-13/Menko/1/2010) dan dapat diubah jika ada undang-undang baru atau perubahan struktur organisasi.

dicabut

Permenko Nomor 2 Tahun 2015 kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan 2015

Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2015

berlaku