kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi
Kementerian · 28 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- dicabutPermenko Nomor 2 Tahun 2024 2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja, manajemen, dan arsitektur untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti tata kelola, manajemen, layanan, serta arsitektur SPBE yang mencakup integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai peta rencana SPBE sebagai panduan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan sistem yang terintegrasi.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 untuk memastikan target pembangunan nasional tercapai. Dokumen ini mendefinisikan mekanisme pengumpulan data perkembangan, analisis capaian program, penyampaian hasil kepada Presiden, serta penyesuaian strategi jika terjadi perubahan kebijakan nasional.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2023 2023
Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang Berasal dari Unsur Nonpemerintah
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman persyaratan dan tata cara pemilihan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagai anggota tidak tetap. Ketentuan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 guna memperkuat koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2023 2023
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi guna mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan memiliki kejelasan karir berbasis sistem merit. Ketentuan ini didasarkan pada UU Dasar 1945, UU Kementerian Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN yang berlaku.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2023 2023
Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tujuan menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi serta pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi elektronik. Aturan ini mendefinisikan konsep dasar seperti sistem kerja, mekanisme kerja, dan proses bisnis sebagai landasan tata kelola organisasi yang berorientasi pada kompetensi dan keahlian pegawai.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2023 2023
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pengganti aturan lama yang sudah tidak sesuai. Evaluasi AKIP didefinisikan sebagai proses analisis sistematis untuk menilai kinerja, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi guna meningkatkan pertanggungjawaban dan efisiensi instansi.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2022 2022
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jadwal retensi arsip (JRA) untuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang membedakan jenis arsip menjadi fasilitatif dan substantif berdasarkan jangka waktu penyimpanan, nilai kegunaan, serta rekomendasi untuk dimusnahkan atau dipermanenkan. Ketentuan ini disusun sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2022 2022
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjamin keamanan, perlindungan, serta mencegah penyalahgunaan arsip. Ketentuan ini juga menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya (No. 11 Tahun 2018) agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan lembaga.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2022 2022
Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran hukum, khususnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Aturan ini memberikan landasan hukum dan prosedur bagi masyarakat maupun pegawai untuk menyampaikan laporan yang dilengkapi dengan barang bukti. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik KKN.
- berlakuPermenko Nomor 7 Tahun 2022 2022
Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini membentuk Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama komite adalah menyepakati langkah-langkah untuk mengatasi masalah, termasuk kenaikan biaya, yang dihadapi oleh Perusahaan Patungan BUMN dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2022 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan bahwa Sekretariat Pengarah Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap tata kerja sebelumnya untuk memastikan peran strategis sekretariat dalam mendukung kelancaran tugas pengarah tim.
- berlakuPermenko Nomor 8 Tahun 2022 2022
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerapkan manajemen risiko sistematis untuk menjamin tugas dan fungsi organisasi berjalan efektif serta efisien sesuai ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penerapannya mencakup seluruh proses mulai dari identifikasi, analisis, hingga penanganan risiko, dengan tujuan menciptakan budaya sadar risiko di lingkungan kementerian tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2022 2022
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini melarang pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan mereka demi menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini juga menggantikan aturan sebelumnya (Permenko Marves No. 7 Tahun 2018) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan terkait gratifikasi.
- berlakuPermenko Nomor 9 Tahun 2022 2022
Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian layanan hukum oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Menteri, unit kerja, pejabat, serta pegawainya dalam menangani masalah hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 5 Tahun 2022 2022
Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan struktur dan tata kerja Komite Pengarah yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon guna mencapai target kontribusi nasional serta mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca. Komite ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali utama dalam implementasi kebijakan perubahan iklim di tingkat nasional sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
- dicabutPermenko Nomor 10 Tahun 2022 2022
Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang akurat. Peraturan ini menggantikan Permenko Marves Nomor 8 Tahun 2016 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
- berlakuPermenko Nomor 12 Tahun 2022 2022
Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata tertib persidangan dan mekanisme pengambilan keputusan bagi Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai wadah koordinasi pengelolaan air nasional. Struktur kepengurusan didefinisikan secara jelas meliputi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Anggota, Sekretaris, serta Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat ex officio dari kementerian terkait.
- berlakuPermenko Nomor 11 Tahun 2022 2022
Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai jenis, format, dan tata cara pembuatan serta pengendalian naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjamin komunikasi kedinasan yang efektif dan efisien. Ketentuan ini mencakup pengaturan administrasi umum, komunikasi intern maupun ekstern, serta penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kearsipan.
- berlakuPermenko Nomor 02 Tahun 2021 2021
Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 02 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan mitra eksternal guna mendukung optimalisasi sumber daya maritim dan investasi melalui penataan efisiensi dan efektivitas. Kerja sama ini mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kementerian tersebut dengan mitra untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan unit kerja sebagai pemrakarsa atau pelaksana.
- berlakuPermenko Nomor 3 Tahun 2021 2021
Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar klasifikasi arsip dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja kearsipan. Peraturan ini menggantikan Permenko Marves Nomor 5 Tahun 2018 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terkini. Dasar peraturannya bersumber pada UU Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan.
- berlakuPermenko Nomor 04 Tahun 2021 2021
Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 04 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi teknis untuk Aparatur Sipil Negara di bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai acuan penyusunan standar jabatan. Kamus kompetensi mencakup definisi, deskripsi level, dan indikator yang terdiri dari jenis, nama, kode, serta perilaku teknis yang dapat diukur. Tujuannya adalah memastikan setiap PNS memiliki kemampuan spesifik sesuai karakteristik tugas jabatan di sektor tersebut.
- berlakuPermenko Nomor 2 Tahun 2020 2020
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berada di bawah Presiden, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Dalam pelaksanaannya, kementerian ini mengoordinasikan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
- berlakuPermenko Nomor 1 Tahun 2020 2020
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjamin tata kearsipan yang teratur, seragam, efektif, efisien, dan mudah dicari. Pedoman ini mengatur definisi berbagai jenis arsip (aktif, inaktif, statis, vital) serta prosedur pengelolaan berkas berdasarkan frekuensi penggunaan dan nilai kegunaannya. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kearsipan, Peraturan Pemerintah terkait, serta peraturan-peraturan dari Arsip Nasional dan Kementerian Koordinator sebelumnya.
- berlakuPermenko Nomor 9 Tahun 2020 2020
Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH ini mengelola dokumen hukum—termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan kajian hukum—melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi.
- berlakuPermenko Nomor 10 Tahun 2020 2020
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kemenko Marves yang berada di bawah Presiden, dengan tugas utama menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kemaritiman dan investasi antar kementerian. Fungsi utamanya mencakup perumusan kebijakan, penyelesaian isu lintas kementerian, pengawalan program prioritas nasional, serta penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan antar instansi terkait.
- berlakuPermenko Nomor 6 Tahun 2019 2019
Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian persetujuan bagi kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu antara Badan Pelaksana Badan Otorita Labuan Bajo Flores dengan badan usaha, lembaga, atau pihak terkait. Persetujuan tersebut harus diberikan oleh Ketua Dewan Pengarah yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kerja sama ini harus dituangkan secara tertulis dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat.
- berlakuPermenko Nomor 4 Tahun 2019 2019
Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian persetujuan kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu antara Badan Pelaksana Badan Otorita Danau Toba dengan badan usaha, lembaga, atau pihak terkait. Persetujuan tersebut harus dituangkan secara tertulis untuk mengikat secara hukum hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- berlakuPermenko Nomor 5 Tahun 2019 2019
Tata Cara Pemberian Persetujuan Kerja Sama yang Memiliki Nilai Strategis Tertentu Badan Pelaksana Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Badan Usaha dan Lembaga atau Pihak Terkait
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian persetujuan bagi kerja sama yang memiliki nilai strategis tertentu antara Badan Pelaksana Badan Otorita Borobudur dengan badan usaha, lembaga, atau pihak terkait. Persetujuan tersebut diperlukan untuk mengikat kedua belah pihak secara hukum dalam kesepakatan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Otorita tersebut.