kabupaten pekalongan
Pemerintah Daerah · 31 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 11 Tahun 2023 2023
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 ini menetapkan aturan baku mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pemerintahan dan pelayanan publik. Peraturan ini disusun berdasarkan mandat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mewajibkan seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan jalan di Kabupaten Pekalongan dengan tujuan menciptakan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas serta mendukung perekonomian daerah. Peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis jalan (umum dan khusus), menetapkan asas-asas penyelenggaraan, serta membagi wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan berdasarkan status jalan (nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa).
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2023 2023
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 mengatur pemanfaatan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Pekalongan untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan umum. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem yang mencakup rantai nilai kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi agar produk ekonomi kreatif berdaya saing dan terlindungi hukum.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2023 2023
Fasilitasi Pengembangan Pesantren
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 ini mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mendukung fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di pesantren. Fasilitasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan, kesatuan bangsa, dan nilai-nilai luhur Islam yang moderat serta berlandaskan Pancasila.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2023 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen ini menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah yang wajib disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- berlakuPerda Nomor 12 Tahun 2023 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 mengubah dan menyesuaikan susunan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan serta pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2023 2023
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Perubahan anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana yang telah disepakati.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2023 2023
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Ketentuan ini didasarkan pada kewajiban pemerintah daerah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2023 2023
Pencegahan dan Peningkatan Kulaitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur kriteria, pencegahan, dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan. Fokus utamanya adalah menetapkan standar kondisi kekumuhan, strategi penanganan yang manusiawi dan berkeadilan, serta mekanisme penyediaan tanah dan pendanaan.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2023 2023
Bangunana Gedung
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur tata tertib administratif dan teknis pembangunan gedung di Kabupaten Pekalongan untuk menjamin fungsionalitas, keselamatan, kesehatan, serta keserasiannya dengan lingkungan. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama (Perda No. 1 Tahun 2013) guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya UU Cipta Kerja dan UU Bangunan Gedung terbaru.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2022 2022
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur hak warga atas pelayanan kesehatan dan kewenangan Kabupaten Pekalongan dalam mencegah serta menanggulangi penyakit melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketentuan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti karantina dan isolasi sebagai langkah pembatasan untuk mencegah penyebaran penyakit, serta menetapkan penyidikan tindak pidana sebagai mekanisme hukum terkait pelanggaran.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2022 2022
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan sebagai hak asasi dan modal dasar pembangunan. Dokumen ini menetapkan definisi istilah kunci seperti AMDAL, KLHS, dan ekosistem, serta memberikan landasan hukum bagi penerbitan perizinan usaha yang memperhatikan dampak lingkungan. Tujuannya adalah memastikan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab bersama dalam pelestarian sumber daya alam.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2022 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan anggaran yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama pengelolaan keuangan daerah, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Keolahragaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur pedoman menyeluruh untuk penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pekalongan guna meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan masyarakat yang sehat serta berprestasi. Isinya mencakup hak dan kewajiban, pembudayaan olahraga, pembinaan, penyelenggaraan kejuaraan, peran masyarakat, serta penyediaan sarana prasarana dan sistem informasi. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebangsaan, gotong royong, keadilan, partisipatif, dan sportivitas.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2022 2022
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Daerah. Peraturan ini menetapkan definisi istilah kunci seperti evaluasi, laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran sebagai dasar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2022 2022
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan Dana Cadangan khusus untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Ketentuan ini juga menetapkan dasar hukum dan mekanisme pengelolaan dana tersebut guna memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat berjalan lancar.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2022 2022
Penyelenggaraan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 ini mengatur kerangka hukum untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Kota Pekalongan sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Peraturan ini mendefinisikan istilah kunci seperti penanam modal (dalam negeri dan asing), jenis modal, serta membedakan antara perizinan berusaha dan kemudahan non-perizinan. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang menarik dengan menyelaraskan ketentuan daerah dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2022 2022
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini juga mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) untuk kejelasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2021 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban Bupati Pekalongan untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat enam bulan setelah tahun tersebut berakhir. Laporan pertanggungjawaban tersebut mencakup dokumen rinci seperti neraca, laporan arus kas, serta ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2021 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan rencana keuangan tahunan Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2022 sebagai dasar kebijakan, sasaran program, dan pedoman penyusunan anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta landasan hukum bagi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2021 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 untuk menambah penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, khususnya guna memperkuat struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendirian Perusahaan Umum Daerah 'Kajen Berkah Investama' dan untuk mempercepat pembangunan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2021 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan periode 2021–2026 sebagai penjabaran RPJPD dan pedoman pembangunan lima tahun untuk mencapai SDM unggul serta tercukupinya kebutuhan dasar. Dokumen ini disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2021 2021
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pekalongan yang mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Peraturan ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2021 2021
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2021 menetapkan perubahan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dari semula Rp2.256.232.062.404,00 menjadi Rp2.245.481.596.157,00 dengan pengurangan sebesar Rp10.750.466.247,00. Perubahan ini mencakup penurunan pendapatan daerah sebesar Rp152.603.041.124,00 sehingga total pendapatan menjadi Rp2.087.721.836.280,00, serta penyesuaian pada belanja daerah.
- berlakuPerda Nomor 4 Tahun 2020 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2019, yang wajib dilaporkan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus mencakup laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dasar hukum peraturan ini bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan peraturan daerah sebelumnya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2020 2020
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 akibat penurunan pendapatan, sisa lebih tahun sebelumnya, serta refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Perubahan ini dilakukan sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Pekalongan.
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2020 2020
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan serta pemberdayaan petani sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim, globalisasi, dan ketidakberpihakan sistem pasar. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pendekatan terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2020 2020
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi guna memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hak serta pelayanan optimal agar dapat mandiri dan berpartisipasi penuh. Regulasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan warga negara dan bertujuan mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang masih dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2020 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengubah definisi "Pemerintah Daerah" dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, yang kini merujuk pada Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru terkait perangkat daerah dan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2020 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini menetapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2021 guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dokumen ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada November 2020.