kabupaten pasuruan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 ini melakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa agar selaras dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait desa yang berlaku. Perubahan ini mencakup harmonisasi berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa, pendanaan, dan kewenangan desa, sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri yang telah diperbarui.

Pencabutan Lima Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lima peraturan daerah sebelumnya, yaitu terkait kawasan lindung, izin usaha pertambangan, retribusi izin gangguan, usaha perikanan, dan pengelolaan air tanah. Pencabutan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan dari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur serta menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Desa Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pasuruan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tetap melestarikan nilai-nilai agama, budaya, serta kelestarian lingkungan. Fokus utamanya adalah mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pariwisata yang bertanggung jawab.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengubah definisi istilah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Pasuruan untuk menyetuaikan prosedur pembentukan peraturan daerah agar lebih efisien, efektif, dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan menteri terbaru. Perubahan ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan tepat sasaran melalui penyusunan produk hukum yang terencana dan terpadu.

Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan daya saing, kinerja, dan pelayanan publik. Inovasi mencakup pembaharuan di seluruh aspek pembangunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melibatkan peran serta masyarakat. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah ini menetapkan dasar hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan sebagai warga negara yang setara, guna mengatasi diskriminasi yang masih terjadi. Aturan ini mengimplementasikan berbagai undang-undang nasional terkait hak asasi manusia, ketenagakerjaan, pendidikan, dan penyandang disabilitas ke dalam kebijakan daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021

PERDA No. 7 Tahun 2021 menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mewajibkan pejabat terkait memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan pendapatan dan belanja daerah, yang menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah maupun pengawas eksternal.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 ini merupakan perubahan kedua atas aturan sebelumnya yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah di tingkat kabupaten. Tujuannya adalah menyesuaikan struktur birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan tepat fungsi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2020 mengatur mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk kewajiban hukum kepala daerah dan perangkatnya. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah. Tujuannya adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan yang berlaku.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Iii pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan guna menjamin akses layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 50 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan penetapan tarif kelas III oleh Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disepakati dengan DPRD. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah, keuangan negara, serta peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan standar pelayanan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai asumsi, pergeseran anggaran antar unit/kegiatan, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengubah susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan menetapkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah berstatus Tipe A, serta memperbarui daftar dan jenis Dinas Daerah yang dibentuk. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2038

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019