kabupaten banyuwangi

Jaringan Dokumnetasi dan Informasi Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2024 mengatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai sarana akses informasi hukum bagi masyarakat yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Ketentuan ini menjamin hak masyarakat dalam mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi hukum melalui berbagai saluran yang tersedia.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan aturan umum mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutannya. Peraturan ini disusun untuk memenuhi ketentuan hukum nasional terkait otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi untuk periode 2024–2044 guna melaksanakan ketentuan UU Penataan Ruang yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Dokumen ini menjadi dasar hukum penataan ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk periode tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2024 mewajibkan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Sebagai urusan pemerintahan wajib, peraturan ini bertujuan menjamin kesetaraan, keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi bagi seluruh warga tanpa memandang jenis kelamin.

Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2023 mengatur ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Landasan hukumnya bersumber pada Pasal 331 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kembali tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mencapai pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini menggantikan Perda lama tahun 2007 dan menjadi landasan hukum bagi seluruh kegiatan pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyuwangi.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun Anggaran 2022. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi selama tahun tersebut.

Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020

Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020

Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah menanggulangi ancaman yang terus meningkat terhadap kehidupan masyarakat melalui langkah-langkah efektif dan efisien. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait narkotika, perlindungan anak, serta tata pemerintahan daerah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro di Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah ini mengatur pemberdayaan, perlindungan, dan kemudahan bagi Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bermitra dengan dunia usaha dan masyarakat guna menciptakan ekosistem ekonomi yang optimal dan saling menguntungkan. Fokus utamanya adalah memperkuat peran Usaha Mikro sebagai penopang ketahanan ekonomi dan pengurangan pengangguran di daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2018

Pengembangan Produk Pertanian Unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2018 mengatur pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini didasarkan pada potensi agroklimat daerah dan bertujuan memberikan kepastian hukum serta arah bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.

Desa Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017

Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017

Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/Aids

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Infeksi HIV/AIDS yang bersifat lintas batas wilayah dan sosial. Landasan hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait kesehatan, perlindungan anak, narkotika, serta peraturan pemerintah dan presiden tentang kesehatan reproduksi dan penanggulangan AIDS.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi guna mencegah diskriminasi. Isi peraturan mencakup aspek kesetaraan, aksesibilitas, serta jaminan hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keolahragaan berdasarkan berbagai undang-undang nasional.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengubah Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi untuk menyesuaikan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral yang telah dilimpahkan ke pemerintah Provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum guna mewujudkan lingkungan yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah di wilayah tersebut.

Analisis Dampak Lalu Lintas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015

Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 mengatur pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol untuk menciptakan ketentraman serta mengatasi maraknya penggunaannya di wilayah tersebut. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Perda No. 4 Tahun 2007) karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum dan ketentuan khusus mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan wilayah yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah. Pengaturan ini mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, perlindungan saksi dan korban, administrasi kependudukan, lalu lintas, lingkungan hidup, kesehatan, serta pengelolaan kawasan lindung dan pedagang kaki lima. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang nasional dan peraturan perundang-undangan daerah yang relevan dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2013

Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012