kabupaten aceh tengah

Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan ini menata ulang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengintegrasikan layanan perizinan, investasi, dan data elektronik. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, standarisasi, dan pelayanan publik yang terpadu sesuai dengan prinsip simplifikasi dan sinkronisasi. Struktur organisasi diperbarui untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan penyediaan layanan administrasi yang lebih efektif di bawah kepemimpinan Bupati.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan ini mengatur susunan organisasi Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Kepala Sekretariat, tiga sub bagian (Umum, Keuangan dan Program, Pendataan dan Dokumentasi), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif, mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian, serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Gayo.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2013

Peraturan ini mengatur susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Sekretaris dan tiga Sub Bagian (Umum dan Kejasama, Olah Raga/Seni/Budaya/Mental/Rohani, serta Usaha/Bantuan Hukum/Sosial) dengan kewenangan dapat didelegasikan. Biaya operasional Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah. Ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diaturnya lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

Qanun Aceh Tengah No. 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013

Qanun ini mengatur ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Kabupaten Aceh Tengah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif, serta mewajibkan pemerintah daerah mewujudkan kedua kawasan tersebut sesuai undang-undang kesehatan.

Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013

Qanun ini membentuk empat kemukiman baru di Kabupaten Aceh Tengah (Musara Bies, Cahaya Harapan, Burni Reje Linge, dan Gedum Malik) untuk memperkuat koordinasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Pembentukan ini mengubah struktur wilayah kerja kecamatan yang ada, termasuk memperluas cakupan wilayah beberapa kemukiman tetangga.

Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah beberapa tarif retribusi untuk layanan tata usaha dan jasa perkantoran guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Perubahan mencakup penyesuaian struktur tarif pada Pasal 6 Bab VI serta penambahan beberapa objek retribusi yang sebelumnya belum diatur.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2008

Qanun ini mengatur pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) oleh Bupati Aceh Tengah kepada BUMN, BUMD, koperasi, atau badan usaha swasta, dengan dasar kewenangan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ketentuan hukum ketenagalistrikan nasional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan ini menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah serta Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemerintahan Aceh. Struktur ini mencakup penjabaran fungsi, tugas, dan wewenang bagi unsur-unsur seperti Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, serta Bagian di lingkungan kedua sekretariat tersebut.

Qanun Aceh Tengah No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Qanun tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah ketentuan lokasi habitat sarang burung walet dan memperluas serta menyesuaikan jenis penguasaan sarang tersebut. Selain itu, peraturan ini juga merevisi pasal mengenai tarif retribusi untuk menyelaraskannya dengan perkembangan perekonomian daerah.

Qanun Aceh Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah objek dan menyesuaikan tarif retribusi hasil hutan ikutan di Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah, mencakup kelompok rotan, getah, dan bambu.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2008

Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengakomodasi jenis tindakan kesehatan baru. Penyesuaian juga dilakukan karena adanya layanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta perlu penambahan jenis operasi sebagai tindakan pembedahan oleh dokter spesialis.

Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Penyenggaraan Koperasi

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan ini mengubah tarif retribusi untuk layanan perizinan dan penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Aceh Tengah, seperti pendirian, legalisir, dan perubahan anggaran dasar. Tujuannya adalah menyesuaikan tarif dengan perkembangan ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanah Milik

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2004

Peraturan ini mengubah struktur dan tarif retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu tanah milik di Kabupaten Aceh Tengah untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi daerah. Perubahan mencakup penyesuaian angka tarif pada Pasal 6 ayat (2) serta penambahan ayat baru untuk mengatur besaran retribusi tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan yang lebih sesuai kondisi terkini.