Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik di Para Pihak)

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2016 mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara ASEAN-China beserta Protokol 1 mengenai hak angkut ketiga dan keempat yang tidak terbatas antara setiap titik di para pihak, yang ditandatangani pada 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan. Pengesahan ini bertujuan sebagai dasar hukum untuk liberalisasi penuh jasa angkutan udara antara negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok serta pelaksanaan hak-hak tersebut bagi perusahaan penerbangan kedua belah pihak. Naskah asli dalam Bahasa Inggris berlaku sebagai penafsir utama jika terjadi perbedaan dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN PRESIDEN

Pemrakarsa

PEMERINTAH PUSAT

Nomor

13

Tahun

2016

Tentang

PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

05 Februari 2016

Status

Berlaku

Jumlah dilihat

10285

Jumlah diDownload

179

Tahun Pengundangan

2016

Nomor Pengundangan

31

Tanggal Pengundangan

12 Februari 2016

Sumber resmi

• peraturan.go.id