Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2021

dilihat 0× · diunduh 1×

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mewajibkan pejabat strategis di BAPETEN melaporkan harta kekayaan kepada KPK untuk mencegah korupsi, sementara seluruh pegawai ASN lainnya melaporkan harta kekayaan kepada pimpinan instansi masing-masing. Ketentuan ini menggantikan aturan lama (Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2015) guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan integritas ASN.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN BADAN/LEMBAGA
Pemrakarsa: BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nomor: 1
Tahun: 2021
Tentang: PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Tempat Penetapan: Jakarta
Ditetapkan Tanggal: 12 Januari 2021
Status: Berlaku
Jumlah dilihat: 1175
Jumlah diDownload: 343
Tahun Pengundangan: 2021
Nomor Pengundangan: 43
Tanggal Pengundangan: 22 Januari 2021

Relasi peraturan

Mencabut

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015

Sumber resmi

peraturan.go.id