Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini menetapkan kewajiban pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemenhan dan Polri. Pelaporan ini dilakukan oleh Bendahara Umum Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Ketentuan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan mengacu pada peraturan sebelumnya tentang pengelolaan iuran pensiun.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN MENTERI

Pemrakarsa

KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor

71/PMK.02/2017

Tahun

2017

Tentang

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

05 Juni 2017

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah dilihat

6410

Jumlah diDownload

312

Tahun Pengundangan

2017

Nomor Pengundangan

786

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2017

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id