Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajakpajakbumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mengatur mekanisme pengurangan denda administrasi PBB serta pembatalan atau pengurangan surat pemberitahuan, ketetapan, dan tagihan pajak PBB yang tidak benar. Ketentuan ini didasarkan pada wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan keringanan sanksi akibat kekhilafan wajib pajak atau kesalahan administrasi sesuai undang-undang perpajakan.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN MENTERI

Pemrakarsa

KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor

81/PMK.03/2017

Tahun

2017

Tentang

Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajakpajakbumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

20 Januari 2017

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

Jumlah dilihat

9775

Jumlah diDownload

514

Tahun Pengundangan

2017

Nomor Pengundangan

875

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2017

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id