Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk sektor industri tertentu pada tahun anggaran 2016, yang hanya berlaku bagi barang impor tertentu yang tidak termasuk dalam kategori bebas bea atau dikenakan bea khusus lainnya. Ketentuan ini menetapkan pejabat pengelola anggaran (KPA BM DTP) dan memperjelas bahwa bea masuk tersebut tidak dapat diklaim untuk barang yang sudah bebas bea, terkena bea anti-dumping, atau ditujukan untuk ditimbun di tempat berikat.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN BADAN/LEMBAGA

Pemrakarsa

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor

1

Tahun

2018

Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

05 Januari 2018

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Jumlah dilihat

9435

Tahun Pengundangan

2018

Nomor Pengundangan

38

Tanggal Pengundangan

09 Januari 2018

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id