Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mengatur bahwa Pajak Penghasilan atas bunga atau imbalan dari Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional, serta penghasilan pihak ketiga atas jasa terkait penerbitan atau pembelian kembali surat berharga tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing surat berharga negara Indonesia di pasar global.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan

PERATURAN MENTERI

Pemrakarsa

KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor

46/PMK.010/2018

Tahun

2018

Tentang

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Tempat Penetapan

Jakarta

Ditetapkan Tanggal

09 Mei 2018

Status

Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional

Jumlah dilihat

9785

Jumlah diDownload

375

Tahun Pengundangan

2018

Nomor Pengundangan

626

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2018

Relasi peraturan

Sumber resmi

• peraturan.go.id