Kembali
Memuat PDF…
Permendag Nomor 49-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016 Peraturan Menteri kementerian perdagangan 2016 berlaku

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48Mdagper62016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49-m-dag-per-7-2016 Tahun 2016

dilihat 0× · diunduh 1×

Materi Pokok / Ringkasan

Permendag No. 49/M-DAG/PER/7/2016 mengubah aturan sebelumnya untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan bagi pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Perubahan ini memberikan kewenangan khusus kepada empat badan pengusahaan di lokasi tersebut untuk menerbitkan tanda daftar perusahaan secara mandiri. Dasar hukumnya bersumber pada UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Kawasan Perdagangan Bebas, serta peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan
PERATURAN MENTERI
Pemrakarsa
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Nomor
49/M-DAG/PER/7/2016
Tahun
2016
Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48MDAGPER62016 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Tempat Penetapan
Jakarta
Ditetapkan Tanggal
25 Juli 2016
Status
Berlaku
Jumlah dilihat
5604
Jumlah diDownload
283
Tahun Pengundangan
2016
Nomor Pengundangan
1082
Tanggal Pengundangan
27 Juli 2016

Sumber resmi

Pusat Peraturan · bagian dari Gov Academy · data dari sumber resmi pemerintah