Kembali
Memuat PDF…
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Menteri kementerian hukum dan hak asasi manusia 2019 dicabut
Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan Dan/Atau Salinan Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019
dilihat 0× · diunduh 1×
Materi Pokok / Ringkasan
Peraturan ini mengatur tata cara permohonan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan untuk badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang dilakukan secara elektronik guna meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan. Tujuannya adalah menertibkan administrasi pelayanan serta mengisi kekosongan aturan teknis operasional yang belum diatur secara komprehensif. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang terkait badan hukum dan peraturan menteri sebelumnya tentang pengesahan dan perubahan data badan hukum.
Metadata Peraturan
- Jenis/Bentuk Peraturan
- PERATURAN MENTERI
- Pemrakarsa
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2019
- Tentang
- TATA CARA PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN DAN/ATAU SALINAN SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN DAN PERKUMPULAN
- Tempat Penetapan
- Jakarta
- Ditetapkan Tanggal
- 14 Juni 2019
- Pejabat yang Menetapkan
- YASONNA H. LAOLY
- Status
- Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
- Jumlah dilihat
- 7995
- Jumlah diDownload
- 854
- Tahun Pengundangan
- 2019
- Nomor Pengundangan
- 661
- Tanggal Pengundangan
- 19 Juni 2019