Kembali
Memuat PDF…
Permenkkp Nomor 38 Tahun 2023 Peraturan Menteri kementerian kelautan dan perikanan 2023 dicabut

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023

dilihat 0×

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan ini mengatur mekanisme pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan penugasan kepada daerah provinsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sesuai asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan
PERATURAN MENTERI
Pemrakarsa
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor
38
Tahun
2023
Tentang
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024
Tempat Penetapan
Jakarta
Ditetapkan Tanggal
15 November 2023
Pejabat yang Menetapkan
SAKTI WAHYU TRENGGONO
Status
Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
Jumlah dilihat
1119
Jumlah diDownload
665
Tahun Pengundangan
2023
Nomor Pengundangan
912
Tanggal Pengundangan
20 November 2023
Pejabat Pengundangan
ASEP N. MULYANA

Sumber resmi

Pusat Peraturan · bagian dari Gov Academy · data dari sumber resmi pemerintah