kota semarang

Perwali Kota Semarang NO 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 untuk menjamin pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026) dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis prioritas dan risiko.

Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025

PERDA No. 1 Tahun 2025 mengatur hak asasi manusia untuk memperoleh informasi publik sebagai wujud kedaulatan rakyat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Kota Semarang dalam menjamin keterbukaan informasi yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab melalui pengaturan peran Badan Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan rencana keuangan tahunan (APBD) untuk tahun anggaran 2025 guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Dokumen ini mengatur rincian pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain, serta belanja daerah untuk membiayai operasional dan pembangunan di Kota Semarang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar hak hidup warga negara. Kebijakan ini didasarkan pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah menjamin penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kota Semarang untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang serta barang guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini menetapkan dasar hukum dan definisi operasional terkait sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai satu kesatuan yang mencakup prasarana, kendaraan, pengemudi, serta pengguna jalan.

Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan nilai Hak Asasi Manusia ke dalam seluruh urusan pemerintahan guna meningkatkan kualitas kinerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Regulasi ini menetapkan landasan hukum dan definisi operasional terkait penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, serta pemajuan HAM sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan perangkat daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup definisi barang, struktur organisasi pengelola, serta mekanisme penatausahaan dan penggunaan aset daerah. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kota Semarang.

Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024

Perda No. 6 Tahun 2024 mengatur tatanan penyelenggaraan kearsipan di Kota Semarang dengan menekankan pelestarian arsip sebagai identitas daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban. Peraturan ini mendefinisikan arsip dalam berbagai bentuk media serta mengklasifikasikannya menjadi arsip dinamis, aktif, inaktif, dan vital berdasarkan frekuensi penggunaan dan krusialitasnya bagi operasional pencipta arsip.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan berusaha secara cepat, terintegrasi, dan berbasis risiko melalui sistem elektronik satu pintu. Peraturan ini menggantikan aturan lama dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses, kualitas pelayanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini menetapkan kerangka hukum untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai lingkungan yang terintegrasi dalam memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai harkat kemanusiaannya.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 mengatur kewajiban pengelolaan air limbah domestik dari pemukiman, usaha, dan kegiatan lainnya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peraturan ini menetapkan landasan hukum dan definisi teknis mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik yang harus diterapkan secara profesional dan berkelanjutan di Kota Semarang.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah ini mengatur upaya pemberdayaan perempuan melalui akses sumber daya untuk meningkatkan peran dan kepercayaan diri, serta perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis demi mencapai kesetaraan gender di Kota Semarang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022

Keamanan Pangan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021

Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022-2025

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021

Pengarusutamaan Gender

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021

Penanaman Modal Di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 ini bertujuan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan pelayanan. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional terkait penanaman modal, pemerintahan daerah, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan.