kementerian pembangunan daerah tertinggal

Egovernment di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Aturan ini mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyampaian informasi secara online kepada masyarakat, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya.

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan jenis, struktur, dan klasifikasi kelas jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Peraturan ini juga mendefinisikan secara rinci perbedaan antara Jabatan Struktural (untuk kepemimpinan satuan organisasi) dan Jabatan Fungsional (berbasis keahlian/keterampilan mandiri tanpa syarat angka kredit).

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 Tahun 2010