kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat
Kementerian · 8 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenkopemas Nomor 4 Tahun 2025 2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman umum pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan. Tujuannya adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui integrasi data registrasi sosial, data kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta data kependudukan yang dimutakhirkan secara berkala.
- berlakuPermenkopemas Nomor 7 Tahun 2025 2025
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan kinerja bulanan bagi seluruh pegawai dan pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kelas jabatan dan capaian kinerja.
- berlakuPermenkopemas Nomor 1 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris, bertanggung jawab kepada Ketua DJSN dengan pembinaan administratif dari Menteri Koordinator. Sekretariat bertugas memberikan dukungan administrasi, pelayanan operasional, dan penyiapan bahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.
- berlakuPermenkopemas Nomor 5 Tahun 2025 2025
Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan standar layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menjamin informasi yang akurat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Definisi informasi publik mencakup semua data dan fakta terkait penyelenggaraan negara serta kegiatan kementerian yang dapat diakses publik, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang.
- berlakuPermenkopemas Nomor 3 Tahun 2025 2025
Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menertibkan pengelolaan, penataan, dan penyusutan arsip. Klasifikasi disusun secara berjenjang berdasarkan fungsi dan tugas instansi guna memudahkan pengendalian serta penemuan kembali arsip. Definisi arsip mencakup rekaman kegiatan dalam berbagai media yang dibuat atau diterima oleh lembaga negara dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- berlakuPermenkopemas Nomor 6 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk periode 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMN, yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dan pendanaan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi kementerian tersebut dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.
- berlakuPermenkopemas Nomor 2 Tahun 2025 2025
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan standar pengaturan jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk menjamin keaslian, kepercayaan, dan akuntabilitas komunikasi kedinasan. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien melalui pedoman yang mengikat seluruh pejabat dan satuan kerja dalam instansi tersebut.
- berlakuPermenkopemas Nomor 1 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas menyinkronkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan urusan kementerian terkait pemberdayaan masyarakat. Tugas utamanya adalah mendukung dan mengintegrasikan inisiatif pembangunan nasional berdasarkan agenda Presiden, sementara fungsinya mencakup perumusan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan antar kementerian.