kementerian kebudayaan
Kementerian · 9 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenkebud Nomor 1 Tahun 2026 2026
Standar Produk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan standar produk, prosedur pengawasan, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif untuk perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor kebudayaan, khususnya film dan perfilman. Ketentuan ini bertujuan memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko, dengan dasar hukum utama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
- berlakuPermenkebud Nomor 2 Tahun 2026 2026
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan (BP) dan Kantor Pelestarian Kebudayaan (KP) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. BP Kebudayaan berstatus eselon III.a yang bertugas melestarikan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda, sementara KP Kebudayaan berstatus eselon IV.a dengan fungsi serupa. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kelembagaan Kementerian Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024.
- berlakuPermenkebud Nomor 5 Tahun 2026 2026
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2026
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film di bawah Kementerian Kebudayaan untuk menyesuaikan perubahan kelembagaan, dengan tugas utamanya memberikan dukungan administratif dan teknis serta fungsi penyusunan kebijakan, rencana, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan evaluasi.
- berlakuPermenkebud Nomor 3 Tahun 2026 2026
Tata Naskah Dinas Kementerian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas Kementerian Kebudayaan dengan menetapkan jenis, susunan, dan bentuknya yang dapat dilaksanakan secara elektronik maupun nonelektronik. Naskah dinas dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu naskah arahan, korespondensi, dan khusus, yang menjadi acuan komunikasi kedinasan resmi.
- berlakuPermenkebud Nomor 4 Tahun 2026 2026
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan tata kelola JDIH Kementerian Kebudayaan sebagai wadah pendayagunaan dokumen hukum yang tertib dan terpadu untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang kebudayaan. Ketentuan ini mengatur definisi dokumen hukum, informasi hukum, serta mekanisme pengelolaan dan penyimpanan data hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
- berlakuPermenkebud Nomor 1 Tahun 2025 2025
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk penyaluran anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kebudayaan agar tertib, efisien, dan akuntabel. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan non-sosial yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga, bukan kepada individu secara langsung. Penyalurannya harus didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dan mekanisme pembayaran yang diatur dalam peraturan terkait.
- berlakuPermenkebud Nomor 3 Tahun 2025 2025
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan, termasuk definisi pegawai, sasaran kinerja, serta ketentuan hari dan jam kerja. Ketentuan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2025 untuk memastikan insentif kinerja diberikan secara transparan dan akuntabel.
- berlakuPermenkebud Nomor 2 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025 2029
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan untuk periode 2025–2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mencakup data kinerja dalam sistem KRISNA-RENSTRAKL dan mencabut aturan sebelumnya terkait rencana strategis di bidang kebudayaan.
- berlakuPermenkebud Nomor 1 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri, serta merinci tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan fungsi-fungsi pendukung seperti perumusan kebijakan, pelestarian cagar budaya, hingga pengawasan internal.