kabupaten timor tengah utara
Pemerintah Daerah · 4 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 5 Tahun 2017 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengatasi kekurangan air, terutama pada musim kemarau. Fokus utamanya adalah mencegah pencemaran dan kerusakan air, serta merencanakan dan mengevaluasi pendayagunaan air agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2011 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini menetapkan dasar hukum dan mekanisme penarikan retribusi bagi perizinan tertentu di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan daerah. Kewenangan ini didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai undang-undang sektoral terkait tata ruang, pertambangan, dan kesehatan.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2011 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini menetapkan dasar hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meninjau kembali serta mengatur retribusi atas jasa usaha guna menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah. Dasar penerbitan ini bersumber pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan dan pemerintahan daerah.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2011 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini mengatur prosedur dan mekanisme perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu di atas hutan hak dan lahan masyarakat guna memastikan pengelolaan yang optimal, lestari, dan sesuai dengan ketentuan hukum agraria serta kehutanan yang berlaku. Tujuannya adalah menindaklanjuti peraturan daerah provinsi terkait sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan di wilayahnya.