kabupaten dairi
Pemerintah Daerah · 8 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerda Nomor 1 Tahun 2023 2023
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) sebagai upaya pembinaan holistik dan integral untuk memastikan pertumbuhan jasmani-rohani serta kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Ketentuan ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan PAUD di wilayah Kabupaten Dairi yang efektif, efisien, terpadu, dan bermutu.
- berlakuPerda Nomor 2 Tahun 2023 2023
Penataan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2023 ini bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola dan daya saing desa. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan penataan desa di Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Desa dan peraturan menteri terkait.
- berlakuPerda Nomor 3 Tahun 2023 2023
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2023 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengacu pada berbagai undang-undang nasional dan peraturan menteri terkait.
- berlakuPerda Nomor 10 Tahun 2021 2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan sebelumnya tentang ketertiban umum di Kabupaten Dairi untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Fokus utamanya adalah mendefinisikan kembali istilah-istilah kunci seperti ruang terbuka hijau, tempat umum, dan pelaku usaha (PKL) guna memperjelas ruang lingkup penegakan hukum dan ketenteraman masyarakat.
- berlakuPerda Nomor 9 Tahun 2021 2021
Pengelolaan Keuangan daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021
PERDA No. 9 Tahun 2021 mengatur keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi, mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta berbagai jenis dana transfer dari pusat (DAU, DAK, DBH) yang menjadi sumber keuangan daerah.
- berlakuPerda Nomor 7 Tahun 2021 2021
Penyerahan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Peermukiman
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021
Pengembang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Dairi wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan, pemeliharaan, serta kepastian hukum bagi warga dan pemerintah. Penyerahan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat.
- berlakuPerda Nomor 6 Tahun 2021 2021
Enambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Dairi ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan daerah dari investasi ini berupa dividen yang disetor ke Kas Umum Daerah, dengan pengelolaan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- berlakuPerda Nomor 8 Tahun 2021 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan fiskal nasional. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengelola keuangan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.