Peraturan KOTA BUKIT TINGGI

Halaman 2 dari 2 · 41 dokumen

Perda Nomor 2 Tahun 2012 kota bukit tinggi 2012

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2012

berlaku
Perda Nomor 1tahun2012 Tahun 2012 kota bukit tinggi 2012

Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1tahun2012 Tahun 2012

berlaku
Perda Nomor 5 Tahun 2011 kota bukit tinggi 2011

Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 5 Tahun 2011

berlaku
Perda Nomor 3 Tahun 2011 kota bukit tinggi 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2011

berlaku
Perda Nomor 2 Tahun 2011 kota bukit tinggi 2011

Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2011

berlaku
Perda Nomor 1tahun2011 Tahun 2011 kota bukit tinggi 2011

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1tahun2011 Tahun 2011

berlaku
Perda Nomor 8 Tahun 2010 kota bukit tinggi 2010

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2010

berlaku
Perda Nomor 7 Tahun 2010 kota bukit tinggi 2010

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 7 Tahun 2010

berlaku
Perda Nomor 6 Tahun 2010 kota bukit tinggi 2010

Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2010

berlaku
Perda Nomor 1tahun2010 Tahun 2010 kota bukit tinggi 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1tahun2010 Tahun 2010

berlaku
Perda Nomor 3 Tahun 2010 kota bukit tinggi 2010

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2010

berlaku
Pusat Peraturan · bagian dari Gov Academy · data dari sumber resmi pemerintah