komisi aparatur sipil negara

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan uraian fungsi Sekretariat KASN melalui tiga bagian utama: Bagian Perencanaan dan Organisasi yang fokus pada penyusunan rencana, penataan organisasi, serta pemantauan kinerja; Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat yang menangani aspek legalitas, koordinasi kerja sama, serta komunikasi publik; dan ketentuan pelengkap mengenai pembagian kelompok substansi untuk masing-masing bagian.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Sekretariat KASN sebagai unsur pendukung administratif dan teknis operasional yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, bertugas menata ulang struktur organisasi menjadi tiga bagian utama: Perencanaan dan Organisasi, Hukum/Kerja Sama/Hubungan Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia dan Umum. Tujuannya adalah mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Atas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pengawasan KASN atas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif di instansi pemerintah, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pembentukan panitia seleksi hingga pelantikan. KASN berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan penerapan sistem merit berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016

Standar Pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 10 Tahun 2016

Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2016

Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015