kementerian tenaga kerja dan transmigrasi

Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian Program Kembali Kerja serta kegiatan promotif dan preventif bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Tujuannya adalah memastikan penanganan kasus melalui layanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keselamatan Kerja, UU Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan definisi dan standar keselamatan untuk pekerjaan pada ketinggian guna mencegah kecelakaan kerja, cedera, atau kematian. Aturan ini mengatur penggunaan berbagai perangkat pelindung, pencegah, dan penahan jatuh serta kewajiban penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja.

Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016

Permenakertrans No. 11 Tahun 2016 mengatur standar pelayanan kesehatan dan besaran tarif untuk peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Peraturan ini mendefinisikan cakupan manfaat berupa uang tunai dan layanan medis, serta menetapkan kriteria peserta dan jenis kecelakaan yang termasuk dalam perlindungan program.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik khusus untuk bidang pelatihan kerja pada tahun anggaran 2016 guna mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Aturan ini disusun sebagai dasar bagi pelaksanaan pelatihan kerja di daerah yang bersumber dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penataan Tatalaksana Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2014

Penyelenggaraan Program Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi bekas warga binaan untuk mempersiapkan kemandirian mereka dalam kembali ke masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup penyediaan data, pelaksanaan pelatihan kerja, dan program rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Peraturan ini juga menggantikan Keputusan Bersama tahun 1984 yang sebelumnya mengatur hal serupa.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-12-men-viii-2010 Tahun 2010

Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-08-men-v-2008 Tahun 2008

Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-14-men-iv-2006 Tahun 2006