kementerian koordinator bidang politik dan keamanan
Kementerian · 8 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermenkopolkam Nomor 2 Tahun 2025 2025
Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan landasan kerja, teknik, dan prosedur baku untuk penyusunan serta evaluasi produk hukum di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna menjamin standarisasi dan kepastian hukum. Aturan ini berlaku bagi seluruh proses pembentukan instrumen hukum yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 7 Tahun 2025 2025
Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman baku dan prosedur yang jelas bagi unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun, membahas, serta menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai mitra. Tujuannya adalah memastikan setiap kerja sama memiliki kerangka kerja yang tertata, mencakup definisi hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 6 Tahun 2025 2025
Pedoman Umum Pengawasan Intern
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kegiatan audit, review, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan tugas dan fungsi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai standar. Pedoman ini menjadi acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan keyakinan kepada pimpinan atas penyelenggaraan organisasi.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 4 Tahun 2025 2025
Klasifikasi Arsip
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pola pengaturan arsip dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjadi dua kategori utama, yaitu klasifikasi fasilitatif untuk kegiatan penunjang dan klasifikasi substantif untuk fungsi inti, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan arsip.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 3 Tahun 2025 2025
Pelayanan Advokasi Hukum
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian layanan hukum (advokasi) untuk menangani permasalahan hukum di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Layanan ini dikelola oleh Biro Hukum dan Bagian Hukum sebagai unit kerja yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pegawai ASN serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara, informasi publik, dan pelayanan publik.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 5 Tahun 2025 2025
Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan dan kriteria baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan daya beli masyarakat. Ketentuan ini juga mengatur persyaratan kemudahan pembangunan serta perolehan rumah umum bagi MBR yang sebelumnya diatur dalam Permenkemen PU Nomor 1 Tahun 2021.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 6 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dan dibantu Wakil Menteri Koordinator, dengan tugas utama menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam bidang politik dan keamanan di bawah tanggung jawab Presiden.
- berlakuPermenkopolkam Nomor 7 Tahun 2024 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Sekretariat Kompolnas berfungsi sebagai unsur pendukung teknis dan administratif yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kompolnas, namun secara administratif berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.