kementerian badan usaha milik negara

Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-1-mbu-03-2023 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan mekanisme pelaksanaan penugasan khusus dari pemerintah pusat kepada BUMN untuk fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional, sekaligus mewajibkan BUMN melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terukur dampaknya. Tujuannya adalah untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan sebelumnya guna mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-2-mbu-03-2023 Tahun 2023

Peraturan ini menggabungkan berbagai ketentuan sebelumnya menjadi satu pedoman komprehensif untuk menyinkronkan tata kelola, manajemen risiko, penilaian kesehatan, perencanaan strategis, serta kegiatan korporasi signifikan dan pelaporan pada Badan Usaha Milik Negara. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-3-mbu-03-2023 Tahun 2023

Peraturan ini menggabungkan berbagai ketentuan sebelumnya menjadi satu aturan komprehensif yang mengatur syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta penghasilan anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen Talenta, dan Organ Pendukung di BUMN. Tujuannya adalah menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara terencana dan berkelanjutan.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-1-mbu-01-2022 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara (PKPN) untuk mendukung pengelolaan Perusahaan Negara secara efisien dan efektif. Pedoman ini mengatur mekanisme penentuan jumlah jabatan berdasarkan beban kerja dan objek kerja yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas penatakelolaan perusahaan negara di bawah kerangka hubungan strategis antara Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham.

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-2-mbu-02-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur pemberian layanan hukum oleh Kementerian BUMN untuk menangani masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya, yang menyangkut Menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan unit kementerian. Ketentuan ini berlaku baik untuk perkara di luar pengadilan maupun yang sedang berlangsung atau telah diputus di pengadilan, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penanganan kasus.

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/10/2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-3-mbu-03-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah pengaturan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian BUMN untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan jabatan fungsional dan regulasi terkait. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-4-mbu-06-2022 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan JDIH Kementerian BUMN sebagai wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum yang dikelola secara tertib dan terpadu untuk menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum mencakup berbagai produk hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga naskah akademis yang menjadi dasar pelayanan informasi hukum di lingkungan Kementerian.

Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-5-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mewajibkan Badan Usaha Milik Negara menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, terintegrasi dengan proses bisnis, dan berbasis budaya risiko untuk meningkatkan akuntabilitas publik serta mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian. Tujuannya adalah menstandarisasi pengelolaan risiko yang sebelumnya belum seragam, dengan menggunakan sistem yang berorientasi strategis, berwawasan ke depan, dan memanfaatkan teknologi serta metodologi pelaporan yang efisien.

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-11/Mbu/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-7-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah ketentuan persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi BUMN untuk memperkuat sistem pemilihan serta manajemen talenta. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan badan usaha milik negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-6-mbu-09-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah besaran jasa administrasi modal kerja pinjaman yang diberikan BUMN kepada usaha mikro dan kecil untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memberikan bimbingan. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-1-mbu-03-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan pedoman komprehensif mengenai mekanisme pengusulan, pelaporan, pemantauan, dan perubahan penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN dan PT untuk meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola. Fokus utamanya adalah mengatur seluruh siklus administrasi dan pengawasan terkait penambahan modal negara agar prosesnya transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-4-mbu-03-2021 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN yang berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri. Tugas pokok kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh negara.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-05-mbu-04-2021 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah dan menyempurnakan program kemitraan serta bina lingkungan BUMN menjadi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya. Tujuannya adalah mengoptimalkan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN demi mencapai tujuan berkelanjutan.

Ubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-07-mbu-04-2021 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah pedoman kerja sama BUMN untuk memperluas mitra dan mengoptimalkan nilai investasi, terutama dengan mempertimbangkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi berdasarkan UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/01/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-10-mbu-06-2021 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah aturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian BUMN untuk meningkatkan komitmen anti-korupsi dan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui mekanisme pelaporan agar tetap relevan dengan perkembangan tata kelola negara dan pencegahan korupsi.

Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor per-8-mbu-05-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan persyaratan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian BUMN berdasarkan UU ASN dan PP No. 17 Tahun 2020, dengan tujuan memperluas kesempatan bagi ASN dan menjaring calon potensial yang sesuai kebutuhan SDM. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2015) untuk menyesuaikan standar kompetensi dan mekanisme pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif.

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-9-mbu-06-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN untuk mendorong integritas aparatur dan mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-12-mbu-08-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara untuk menjamin objektivitas, kualitas, dan tertib administrasi kepegawaian dalam pengembangan karier profesional di sektor BUMN. Aturan ini mengatur secara rinci aspek-aspek teknis jabatan fungsional tersebut, termasuk syarat, kompetensi, serta mekanisme pengelolaan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendudukinya.

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-11-mbu-07-2021 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan sistem yang andal, akuntabel, serta tertata dalam manajemen talenta dan suksesi. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permen No. PER-03/MBU/02/2015) dengan dasar hukum yang lebih komprehensif mencakup UU BUMN, UU Kementerian Negara, dan peraturan terkait lainnya.

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-13-mbu-09-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menata ulang sistem remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dengan mempertimbangkan capaian kinerja serta faktor eksternal seperti penugasan pemerintah atau keadaan kahar. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dalam pemberian penghargaan atas upaya menjalankan tugas, terutama dalam situasi nasional atau lokal yang tidak terduga.

Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-15-mbu-12-2021 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara melalui mekanisme penyesuaian/inpassing untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan profesionalisme. Mekanisme ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-01-mbu-03-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Menteri dan dibantu Wakil Menteri, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara serta pembinaan entitas yang dikendalikannya.

Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-3-mbu-06-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan definisi, tujuan, dan ruang lingkup penggunaan logo resmi Kementerian BUMN pada berbagai media, atribut, serta kegiatan formal. Penggunaan logo oleh pihak eksternal memerlukan persetujuan tertulis Sekretaris Kementerian, sementara bentuk dan makna visual logo diatur dalam ketentuan teknis yang belum tercantum dalam teks ini.

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Miliknegara Nomor Per-03/Mbu/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 04-mbu-06-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi "Anak Perusahaan BUMN" dalam pedoman pengangkatan direksi dan komisaris untuk menciptakan proses usulan yang lebih akuntabel dan sesuai dengan praktik pengelolaan perusahaan. Perubahan ini bertujuan memenuhi kebutuhan manajemen talenta anak perusahaan BUMN serta menyesuaikan dengan perkembangan sektor usaha.

Permen Bumn NO Er–06 Mbu 07 2020 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor pe-02-mbu-04-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menyempurnakan aturan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN untuk mendorong percepatan implementasi serta memberikan landasan yang kuat bagi BUMN dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui dukungan sosial dan pemberdayaan mitra usaha di tengah krisis kesehatan.

Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-02-mbu-07-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Kementerian BUMN yang mencakup sembilan tahapan mulai dari rekrutmen hingga pensiun, serta mengatur ketentuan mengenai pola karier, persyaratan pengangkatan jabatan struktural, dan tata cara penilaian calon pejabat struktural.

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-05-mbu-10-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian BUMN sebagai pengganti peraturan lama, dengan dasar tujuan untuk menjamin kesesuaian antara tugas, tanggung jawab, dan kompetensi pegawai. Penetapan ini dilakukan setelah validasi hasil evaluasi jabatan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-04-mbu-07-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan Kamus Kompetensi ASN di lingkungan Kementerian BUMN sebagai pedoman penilaian kompetensi pegawai berdasarkan perbandingan level kompetensi individu dengan definisi standar. Ruang lingkupnya mencakup tiga kategori utama: Kompetensi Kepemimpinan (strategis dan manajerial), Kompetensi Fundamental (inti, sosio kultural, dan digital), serta Kompetensi Teknis (fungsi Core Business dan Enabler). Ketentuan ini didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017.

Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-03-mbu-07-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan Kementerian BUMN untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan prioritas guna mendukung visi dan misi organisasi. Fokus utamanya adalah menyusun perencanaan suksesi yang obyektif, terencana, dan akuntabel dalam kerangka sistem merit untuk mengisi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi.